Pemerintah telah menyadari tidak sehatnya kondisi fiskal lantaran beban alokasi anggaran subsidi, khususnya subsidi BBM yang terlalu besar. Pengendalian atau pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sudah dijalankan. Namun diakui tidak maksimal menekan konsumsi BBM.
Pemerintah sudah memiliki beberapa opsi. Salah satunya memunculkan produk BBM baru yang kualitasnya hampir sama dengan Pertamax.
"Ada opsi juga untuk membuat variasi baru produk, BBM RON 90, dengan harga sekitar Rp 7.000," ungkap staf ahli presiden bidang ekonomi Firmanzah di Istana Negara, Kamis (4/4).
Latar belakangnya, kata Firmanzah, dari sisi teknis, banyak negara sudah jarang menggunakan RON 88 atau sejenis premium. "Kualitasnya jadi lebih baik tapi tetap disubsidi, masih dibahas ini," jelasnya.
Firmanzah juga menyebut munculnya opsi larangan bagi kendaraan pribadi roda empat menggunakan BBM bersubsidi. "KEN mengusulkan seperti yang kemarin pengendalian dengan pembatasan kendaraan roda empat yang pelat hitam, itu tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi," ucapnya.
Lalu, bagaimana dengan opsi kenaikan BBM? Pemerintah belum memikirkan opsi untuk menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.
"Itu pilihan terakhir, bahwa kami sebisa mungkin menghindari kenaikan harga, bukan kenaikan tapi pengaturan harga," kata juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha.
Sejauh ini, pemerintah hanya menerima beberapa rekomendasi terkait pengendalian harga BBM. Namun, belum ditentukan opsi seperti apa yang akan diambil.
"Kita menerima rekomendasi dari KEN, apa yang harus diambil terkait pengendalian dan pembatasan," ungkapnya.