Ribut-ribut CPO lawan Malaysia

Seandainya Malaysia menyepakati kebijakan pembatasan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) seperti yang pernah dibicarakan dengan Indonesia di semester satu lalu, bisa jadi tidak akan muncul kegalauan di negeri ini. Apa mau dikata, Oktober lalu, Negeri Jiran malah menurunkan bea keluar CPO mereka menjadi 8 persen.

Alhasil, pemerintah dan sektor swasta Tanah Air kelabakan. Kementerian Perdagangan sempat galau ingin mengikuti langkah itu. Namun sampai detik-detik akhir jelang akhir 2012, akhirnya pemerintah berkukuh mempertahankan kebijakan bea keluar saat ini sebesar 13,5 persen.

"Kita masih percaya diri dengan sistem kita dalam mengatur CPO. Sampai saat ini tidak diperlukan penurunan bea keluar," ungkap Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (19/12).

Penurunan BK memang membuat produk CPO Negeri Jiran tersebut lebih murah di pasaran dunia. Kebijakan itu diambil karena sejak triwulan II tahun ini, harga sawit terjun bebas dan mengancam pendapatan petani dan industri.

Pemerintah merasa dikibuli lantaran kedua negara sempat membahas pengurangan volume ekspor CPO sebagai strategi merespon turunnya harga. Maklum, kedua negara serumpun ini merupakan pemasok 90 persen CPO dunia.

November lalu, Kemendag sempat berniat menurunkan bea keluar CPO menjadi 9 persen, dari yang ditetapkan 13,5 persen, meniru langkah Malaysia. Ternyata kebijakan tersebut belum final.

Kementerian Keuangan tidak satu suara menyikapi kebijakan penurunan bea keluar CPO. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, Indonesia seharusnya tidak langkah negara kompetitor Malaysia yang menurunkan bea keluar untuk produk CPO.

Pelaku industri sawit dalam negeri mengeluh pemerintah terlalu lama galau. Akhirnya pasar mereka tergerus. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono menilai, Malaysia lebih kreatif merespon perkembangan harga.

"Penurunan bea keluar dan penambahan kuota di Malaysia sesuatu yang bagus, di saat industri menurun kinerjanya, pemerintah melakukan terobosan kebijakan. Dengan bea keluar sekarang, pasti CPO Indonesia kalah bersaing dengan CPO Malaysia.".

Di sisi lain, Bayu menjamin sudah ada jalan keluar supaya CPO Indonesia bisa dimanfaatkan tanpa harus galau karena ekspor. Caranya dengan memaksimalkan pasokan ke sektor biofuel untuk konsumsi dalam negeri.

"Ada kabar baik, sudah ada keputusan Kementerian ESDM untuk menyerap sawit lebih banyak untuk biofuel, mendekati 1 juta barel," ungkapnya.