JK: Apa kita ingin kembali ke masa penjajahan Jepang?

Penerapan penyeragaman waktu bukan hal baru di Indonesia. Jauh sebelum republik ini merdeka, hanya ada satu waktu yang diberlakukan di seluruh wilayah nusantara. Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menceritakan, Indonesia pada 1942 pernah menerapkan penyeragaman zona waktu.

Saat itu, penyeragaman dilakukan oleh Jepang karena Indonesia masih dalam penguasaan penjajah Jepang. Penjajah Jepang menyamakan waktu untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang pada pukul 12.00.

Dari cerita tersebut, kata JK, jika penyatuan zona waktu kembali diterapkan, sama artinya kembali ke masa penjajahan. "Apa kita mau kembali ke masa Jepang?" kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (29/5).

Tidak perlu khawatir dengan penerapan tiga waktu berbeda di tiga wilayah di Indonesia. Amerika Serikat menerapkan sembilan waktu, Australia juga menerapkan tiga zona waktu. Menurut JK, pernyataan yang menyebutkan bahwa penyatuan zona waktu akan membuat lebih produktif tidak memiliki dasar yang kuat. 

"Apakah AS tidak produktif? Australia tidak produktif? Produktivitas itu tidak ada hubungannya dengan zona waktu, itu ngawur," tegasnya.

Selain itu, penyatuan zona waktu juga tidak ada hubungannya dengan perdagangan. Dengan berbagi macam zona waktu di dunia, perdagangan internasional tetap berjalan lancar dan tidak terganggu.

Bahkan, kata dia, penyatuan zona waktu justru menimbulkan pemborosan energi. Sebab, hampir 200 juta jiwa masyarakat di wilayah barat harus menyesuaikan satu jam lebih awal. "Artinya ketika bangun masih gelap dan mereka akan mulai menyalakan listrik lebih dulu," katanya.

Menurutnya, penyeragaman zona waktu tidak berkaitan erat dengan upaya memperbaiki kinerja pasar modal. Ketua umum PMI ini menjelaskan, pasar modal di berbagai belahan dunia sampai saat ini juga memiliki jam pembukaan pasar yang berbeda-beda. "Perbaikan kinerja itu ya berdasarkan kinerja perusahaan yang listing di pasar modal," katanya.

Dalam pandangannya, jika alasan penyatuan zona waktu agar pasar modal memiliki waktu yang sama dengan pasar modal di Singapura, maka tidak seharusnya mengorbankan dan memaksa 200 juta jiwa penduduk Indonesia mengubah pola hidup.

Pihaknya memiliki solusi untuk persoalan penyesuaian waktu di pasar modal. "Solusinya gampang, ya ajukan saja jam pembukaan pasar menjadi jam 08.00, jadi hanya 2.000 orang yang bekerja di pasar modal yang bangun lebih dulu. Jangan pasar modal menjajah orang dong, karena kepentingan pasar modal masak 200 juta orang susah," katanya.