Perbaikan pengelolaan anggaran justru diprotes

Praktek penyelewengan dan kebocoran anggaran negara bukan temuan baru. Upaya pegawai negeri sipil (PNS) mencari 'penghasilan tambahan' di luar gaji yang diterima setiap bulan, sulit diputus.

Kementerian Keuangan mengklaim berupaya memperbaiki pengelolaan anggaran untuk meminimalisir ruang penyelewengan anggaran. Namun, upaya tersebut secara tidak langsung dihambat.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menuturkan, sebelum era kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sistem anggaran yang diterapkan adalah lump sum. Sistem ini menerapkan besaran alokasi anggaran untuk perjalanan dinas, di mana realisasinya diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang menggunakannya. Sistem ini terbilang longgar dan masih menyisakan ruang untuk penyelewengan anggaran. 

Menyadari hal tersebut, Kemenkeu menerapkan sistem at cost. "Jadi berapa pun akan diganti oleh pemerintah. Tapi ada catatan bahwa betul sesuai, di sini untuk menghindari manipulasi dari lump sum itu," jelas Herry di gedung Kementerian Keuangan, Jumat (25/5).

Dia meyakini, dengan sistem tersebut bisa meminimalisir ruang penyelewengan. Sebab, biaya yang dihabiskan saat perjalanan dinas, akan di cek dengan seksama. Sistem ini juga mendorong inspektorat jenderal setiap kementerian/lembaga berperan lebih aktif mencegah praktek penyelewengan. 

Namun, langkah perbaikan tersebut tidak serta merta diterima. "Dulu waktu saya menerapkan at cost pertama kali, saya banyak diprotes Sekjen Kementerian, mereka bilang tidak bisa lagi cari uang untuk THR," katanya.

Di sisi lain, dia juga melihat, kebocoran anggaran tidak akan hilang selama masih ada pimpinan yang bisa diajak kerjasama serta lemahnya pengawasan dari pihak inspektorat jenderal kementerian atau lembaga. Salah satu bentuk kebocoran anggaran dimana pegawai negeri sipil (PNS) kerap mencari 'penghasilan tambahan' dari perjalanan dinas fiktif.

Para PNS selalu mencari cara untuk menyiasati anggaran. "Ke sini orang makin pintar, ada provider boarding pass aspal, tiket aspal," katanya.

Pihak yang melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan haruslah orang yang memiliki integritas tinggi dan tidak bisa disuap untuk kepentingan segelintir pihak.

"Jadi yang terpenting adalah fungsi atasan untuk mnegontrol ini dan fungsi verifikator pada waktu membuat pertanggungjawaban. Selama masih kongkalikong, ya tetap ada," tuturnya.