Untuk penentuan dan penunjukan direksi perusahaan-perusahaan negara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan bersedia menjelaskan kebijakannya.
Namun, ketika disinggung mengenai munculnya nama orang-orang yang 'dekat' dengan istana semisal staf khusus kepresidenan di jajaran komisaris perusahaan BUMN, Dahlan memilih tak banyak berkomentar.
"Jangan tanyakan ke saya soal itu. Nanti saja ya," singkat Dahlan di Istana Negara, Kamis (19/4).
Di tempat yang sama, Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga tidak menjelaskan mengenai hal tersebut. Hanya saja, Hatta tidak mempersoalkan kehadiran staf khusus kepresidenan di dalam jajaran komisaris BUMN.
Semisal, kata dia, staf khusus Kepresidenan bidang komunikasi politik Daniel Theodore Sparinga yang dinilainya cocok berada di jajaran komisaris PT Bank Negara Indonesia (BNI).
"Saya rasa, Daniel cocok, punya kompetensi untuk melakukan pengawasan," kata Hatta.
Seperti diketahui, beberapa orang 'dekat' istana menduduki kursi komisaris di perusahaan-perusahaan negara. Selain Daniel Sparinga, ada pula nama juru bicara Presiden bidang dalam negeri Julian Aldrian Pasha. Julian dipercaya mengisi salah satu kursi komisaris PT Petrokimia Gresik.
Staf khusus kepresidenan bidang informasi Heru Lelono juga dititipkan ke salah satu perusahaan perbankan terbesar di Indonesia. Berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun 2009, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan salah satu kursi komisaris kepada Heru Lelono.
Staf khusus Presiden bidang komunikasi sosial Mayjen TNI (Purn) Sardan Marbun juga mendapat jatah kursi di salah satu perusahaan pelat merah. Sardan Marbun diangkat menjadi salah satu komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero).