Menperin: Indonesia tak siap perdagangan bebas

Kementerian Perindustrian mengakui skema perdagangan bebas cenderung merugikan industri dalam negeri. Sebab, rendahnya tarif bea masuk produk impor menggerus daya saing industri nasional.

Tarif bea masuk Indonesia berada di kisaran 6,8 persen. Padahal, daya saing Indonesia masih rendah. Tarif bea masuk Indonesia sangat rendah dibandingkan negara maju yang sudah mempunyai daya saing tinggi. Sebagai pembanding, Korea menetapkan bea masuk sebesar 12,1 persen, Brasil 13,7 persen, China 9,1 persen, dan India 13 persen.

Rendahnya bea masuk di Indonesia memaksa industri dalam negeri harus bersaing ekstra keras dengan produk impor yang dijual lebih murah. Kebijakan ini diakui membuat industri dalam negeri mati karena tidak mampu bersaing.

"Daya saing kita masih belum kuat dan faktor penunjang daya saing juga belum cukup seperti infrastruktur, logistik, ketenagakerjaan, otonomi daerah," ungkap Menteri Perindustrian M.S Hidayat dalam seminar bertajuk 'konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan terkait free trade aggrement (FTA)' di kantor Kemenperin, Kamis (5/4).

Hidayat memaparkan, tren pertumbuhan industri dalam 10 tahun terakhir selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi juga masih sangat rendah yakni hanya 24 persen. "Dulu pernah mencapai 28 persen," katanya.

Berkaca pada penerapan perjanjian kerjasama Asean China Free Trade Area (ACFTA), dampaknya justru membuat industri dalam negeri mengalami penurunan produksi, penurunan penjualan, penurunan keuntungan serta pengurangan tenaga kerja. "Kita kalah daya saing karena mahalnya bahan baku, kurangnya pasokan komponen, serta mahalnya energi dan modal kita masih kurang," paparnya.