Putusan Pembelian 20 Persen Saham Divestasi Vale di Tangan Menteri Sri Mulyani

Selasa, 9 Juli 2019 19:29 Reporter : Merdeka
Putusan Pembelian 20 Persen Saham Divestasi Vale di Tangan Menteri Sri Mulyani Bambang Gatot Soal Saham Divestasi Vale. Fikri Faqih©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan keputusan terkait kepemilikan 20 persen saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk ke Kementerian Keuangan. Proses tersebut ditargetkan selesai Oktober 2019.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, dalam proses pelepasan 20 persen saham Vale, untuk tahap awal harus ditawarkan ke pemerintah, kemudian Kementerian ESDM menetapkan nilai sahamnya.

Setelah seluruh proses tersebut berlangsung, maka proses berikutnya adalah menentukan skema pembelian 20 persen saham Vale. Keputusan ini ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

"ESDM menilai. Nilai itu ditawarkan ke Kementerian Keuangan sebagai pemerintah mau beli apa tidak," kata Bambang, di Jakarta, Selasa (8/7).

Menurut Bambang, proses pembelian saham Vale sama seperti PT Freeport Indonesia yang sudah dilakukan sebelumnya. Pemerintah akan menugaskan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengeksekusinya.

"Dia nunjuk siapa, terserah Menteri Keuangan mau pakai duit siapa," tuturnya.

Saat ini Kementerian ESDM sedang melakukan penghitungan 20 persen saham Vale. Bambang pun menargetkan, proses tersebut dapat diselesaikan pada Oktober 2019. "Semoga selesai sebelum Oktober," tandasnya.

Berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya yang ditandatangani pada 2014, Vale harus melakukan pelepasan saham (divestasi) sebanyak 40 persen. Namun dalam amandemen Kontrak Karya, Vale berkewajiban melepas sahamnya sebesar 20 persen, sebab 20 persen sebelumnya sudah dilepas di Bursa Efek dan tercatat sebagai divestasi.

Divestasi mengacu pada peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 sebagai perubahan ketiga PP No. 23 Tahun 2010. Payung hukum tersebut menyebutkan, divestasi harus dilakukan paling lambat pada 14 Oktober 2019 atau 5 tahun setelah terbitnya PP 77.

Adapun besaran divestasi dalam PP 77 terbagi dalam tiga kategori berdasarkan pada kegiatan pertambangan. Vale termasuk dalam kategori kedua, yaitu kegiatan pertambangan dan pengolahan pemurnian, sehingga perusahaan tambang asal Brazil tersebut hanya kewajiban melepas saham divestasi 40 persen.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6

[bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini