Program BBM satu harga Jokowi tak terasa di pedalaman Papua
Merdeka.com - Program Presiden Joko Widodo yakni Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga belum menjangkau sejumlah kawasan pedalaman Papua. Hal itu disebabkan minimnya akses penerbangan ke sejumlah kawasan tersebut.
"Kendala yang terjadi hanyalah penerbangan dari Jayapura-Waimena terus Timika-Waimena," ungkap Staf Khusus Presiden, Lennis Kogoya, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran 3, Jakarta, Jumat (13/10).
Tak hanya program BBM satu harga, program tol laut juga belum menjawab kebutuhan rakyat Papua. Sebab, pelabuhan belum banyak sehingga kapal pembawa barang sulit berlabuh. "Tol laut tidak muat karena macet dan juga penampungan sangat bahaya," ucap Lenis.
Pria asal Papua ini menyarankan agar pemerintah serius melihat kebutuhan rakyat Papua. Terutama pada pembangunan bandar udara dan pelabuhan. "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila ke-5 itu bukan hanya 'BBM satu harga' tapi juga pembangunan," ujarnya.
Bupati Nabire Papua, Isaias Douw, menambahkan warga Nabire membutuhkan pelabuhan yang laik. Saat ini, harga barang di Nabire melonjak karena akses pelabuhan yang terhambat. "Kami minta dirjen perhubungan laut segera menangani pembangunan pelabuhan. Ini program nasinal," pintanya.
Isaias juga meminta agar bandar udara di Kabupaten Nabire Papua segera dibangun. Dengan begitu, akses distribusi bahan bakar dan sejumlah barang yang dibutuhkan rakyat Nabire bisa diperoleh dengan mudah.
"Saya pikir Kemenhub harus kerjakan dan perhatikan dengan baik infrastruktur ini," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaBagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaJokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca SelengkapnyaSebelumnya, pembahasan soal program makan gratis dalam rapat kabinet dibenarkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia
Baca Selengkapnya