Presiden Jokowi minta penyelesaian sertifikasi tanah dipercepat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan menteri terkait untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah, termasuk tanah wakaf untuk mencegah timbulnya sengketa tanah atau lahan. Mengingat, pemerintah mengejar target sebanyak 7 juta sertifikat harus dapat diterbitkan kepada masyarakat yang berhak di tahun ini.

Dia menambahkan, sering sekali mendengar keluhan adanya sengketa lahan akibat ketiadaan bukti hak hukum atas tanah. Oleh karenanya, Presiden telah menginstruksikan menteri terkait untuk menyelesaikan persoalan sertifikat ini di seluruh Tanah Air, termasuk di antaranya sertifikat bagi tanah wakaf.

"Banyak yang mengeluh ke saya ada sengketa lahan. Oleh sebab itu saya perintahkan kepada Menteri BPN untuk segera diselesaikan sertifikatnya," ucap Presiden Jokowi dikutip Antara, Senin (21/5).

Hari ini, Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 510 sertifikat hak atas tanah wakaf di Kota Padang, Sumatra Barat. Sertifikat tersebut meliputi tanah wakaf seluas 587.592 meter persegi yang berasal dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat.

"Ini baru sebagian kecil, tapi paling tidak sudah kita mulai sehingga dengan sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki oleh masjid, musala, surau, pondok, madrasah dan lainnya kita harapkan sengketa lahan atau tanah itu tidak ada lagi," katanya.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di antaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar dan Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno.