Merdeka.com - Direktur Utama Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang dikeluarkan pemerintah terkesan tanggung. Sebab masih ada sejumlah sektor yang tetap beroperasi dengan berbagai alasan.

"PPKM-nya ini cukup tanggung karena satu sisi masih bisa makan di tempat, ritel bisa dibuka sampai jam 5 sore," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (1/7).

Bhima menilai, bila kebijakan tersebut tidak membuat kasus harian menurun secara signifikan, maka masalah perekonomian telah menanti. Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 bisa turun hingga negatif 0,1 persen.

"Ekonomi bisa makin menurun, mencapai negatif 0,5 persen sampai minus 1 persen akibat pemberlakuan PPKM (Darurat)," sambungnya.

Dia menjelaskan, berbagai kebijakan PPKM yang telah dikeluarkan pemerintah sejak awal tahun masih belum berhasil menekan penyebaran virus corona. Sektor kesehatan masih kewalahan menghadapi para pasien yang jumlahnya terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

"Kasus harian masih tinggi dan okupasi di rumah sakit tinggi dan biaya kesehatan bengkak," kata dia.

Bhima menuturkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama memang masih tumbuh negatif tetapi sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada kuartal kedua diperkirakan perekonomian nasional akan tumbuh positif didukung pembayaran THR yang penuh dan momentum lebaran.

Sayangnya, pada kuartal ketiga tahun ini diperkirakan akan kembali terkoreksi. Bahkan lebih dalam dari yang sebelumnya.

"Kuartal III-2021 ini ada ledakan kasus dan penanganannya sudah tepat atau belum karena sebelumnya ada PPKM juga tapi kasusnya masih naik terus. Di atas 21 ribu kasus harian disaat tingkat vaksinasi kita masih kecil," kata dia.

"Masih 4,8 persen dari total populasi jadi masih sangat rendah. Makanya ini yang bikin ekonomi naik turun. Jadi kuartal II naik dan Kuartal III bisa terkontraksi lebih dalam," sambung dia.

Untuk itu dia menilai kebijakan PPKM ini bisa gagal dan mengakibatkan terjadinya PHK massal. Khususnya di sektor-sektor seperti ritel, makanan dan minuman, manufaktur dan logistik. Sementara sektor pariwisata masih akan berkontraksi karena PPKM yang diberlakukan dianggap belum efektif menurunkan kasus.

"Ini jadi salah satu bentuk bahwa kita masih mengalami tekanan yang dalam," tandasnya.