Petani Tembakau: Jangan Naikkan Cukai Pak, Beri Kami Kesempatan untuk Pulih

Jumat, 30 September 2022 19:30 Reporter : Yunita Amalia
Petani Tembakau: Jangan Naikkan Cukai Pak, Beri Kami Kesempatan untuk Pulih Petani tembakau. ©komunitaskretek.or.id

Merdeka.com - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai pemerintah bersikap tidak adil atas rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk penerimaan 2023. Ditargetkan penerimaan total cukai 2023 sebesar Rp245,45 triliun atau sekitar 10 persen dari total penerimaan APBN 2023.

"Kami petani saat ini statusnya setengah mati. Jangan dulu naikkan cukai pak, beri kami kesempatan untuk pulih," ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Temanggung Siyamin di Temanggung Jawa Tengah, Jumat (30/9).

Dia menuturkan, saat ini kondisi petani tembakau dalam kondisi terberat lantaran harga jual tembakau anjlok yaitu Rp60.000 per kilogram.

Siyamin mengatakan, para petani tengah berupaya memulihkan perekonomian keluarga pasca pandemi dan menghadapi situasi inflasi yang ada di depan mata. Harga bahan bakar minyak (BBM), beban biaya hidup dan kebutuhan yang terus melonjak jelas memberatkan masyarakat termasuk petani tembakau.

Tantangan lain yang dihadapkan petani tembakau di Temanggung saat ini adalah proses panen yang terhambat oleh perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas tanaman tembakau.

"Semakin sulit situasi yang kami alami. Kondisi ini membuat para petani tembakau terpukul berat. Kami mohon, dibuatlah regulasi yang bisa membantu petani bangkit. Bukan dengan menaikkan cukai tembakau," ungkap Siyamin.

2 dari 2 halaman

Jawaban Pemerintah

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heryanto yang turut hadir dalam kegiatan sarasehan mengatakan bahwa pemerintah senantiasa berhati-hati dalam menetapkan kebijakan mengenai tarif cukai rokok.

Di tengah kondisi pasca pandemi, situasi perang Rusia-Ukraina, pemerintah berusaha memastikan kesejahteraan masyarakat termasuk petani tembakau dapat terwujud.

"Memang saat ini 90 persen porsi penerimaan negara bertumpuk pada pajak dan cukai, termasuk cukai hasil tembakau," ujar Nirwala.

Dia mengatakan, pemerintah punya pertimbangan khusus sebelum memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau. Misalnya, mempertimbangkan faktor kesehatan, industri dan tenaga kerja, pengawasan serta penerimaan yang perlu dilihat secara seimbang dan komprehensif.

Hasil dari pengenaan cukai tembakau tentu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat termasuk petani tembakau Temanggung. Di antaranya lewat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang direalisasikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai, pelatihan petani dan pekerja, subsidi harga, sampai pembangunan sarana dan prasarana daerah.

"Pengenaan tarif cukai hasil tembakau telah disesuaikan dengan porsi per daerah di seluruh Indonesia," kata Nirwala.

Sejalan dengan penerapan kebijakan CHT, kata Nirwala, Ditjen Bea Cukai terus berkomitmen dan konsisten melakukan peningkatan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara," katanya. [idr]

Baca juga:
Saat Iklim Tak Menentu dan Pencabutan Subsidi Pupuk Pukul Cuan Petani Tembakau
Potong Rantai Pasok, Kemendag Fasilitasi Petani Tembakau Jual Langsung ke Industri
Konflik Pembakaran Truk Tembakau di Pamekasan Berlanjut, Marak Ancaman Balas Dendam
Pemerintah Diminta Susun Kebijakan Komprehensif tentang Produk Tembakau Alternatif
Petani Minta Wacana Kenaikan Cukai Tembakau di 2023 Ditinjau Ulang
Maksimalkan Hasil Panen, Ganjar Minta Pendampingan untuk Petani Tembakau

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini