Penyaluran dana talangan jalan tol ditarget capai Rp 16 T di 2016

Merdeka.com - ‎Dari total komitmen dana talangan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol yang dianggarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebesar Rp 32 triliun, saat ini baru dibayarkan kepada masyarakat sebesar Rp 5,9 triliun. Selanjutnya, dalam waktu dekat ini BUJT akan membayarkan dana talangan sebesar Rp 7,4 triliun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Herry Trisaputra Zuna Mengungkapkan, kecilnya serapan dana talangan ini diakibatkan karena masih rendahnya pembebasan tanah untuk jalan tol. Hal ini tidak terlepas dari berbelitnya upaya pembebasan lahan.‎

‎Kendati demikian, pihaknya optimistis akan mampu menyalurkan dana talangan sedikitnya Rp 16 triliun untuk pembebasan lahan melalui mekanisme Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Kita ditargetkan sampai Desember itu sekitar Rp 16 triliun. Kalau tadi Rp 7,4 triliun (Yang sudah tinggal bayar), kan sisanya sudah kurang dari Rp 10 triliun. Jadi yang besar-besar seperti tadi tol Bakauheni-Terbanggi Besar Rp 3,4 triliun, saya yakin nanti akan terserap," ujarnya dalam diskusi Jumatan di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (18/11).

Sebelumnya, untuk mempercepat proses pembebasan lahan proyek Tol Trans Sumatera, biaya pembebasan lahan akan ditalangi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Bahwa (pembebasan) tanah sudah diperkenankan untuk ditalangi oleh BUJT, jadi kita sementara APBN-nya belum tersedia atau kurang, BUJT di ruas masing-masing boleh menangani atau menalangi daerah tanah," kata Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto W Husaini di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/4).

Hediyanto mengatakan, talangan dana dari BUJT ini hanya berlaku untuk tahun ini saja. Untuk tahun berikutnya, dana pembebasan lahan sudah dimasukkan dalam APBN.

BUJT yang mengeluarkan dana talangan sementara adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Hutama Karya Tbk, dan PT PP Tbk (PTPP).

"Ada Waskita Karya, Jasa Marga, Hutama Karya, PP, mereka sendiri kan karena takut mengganggu proses konstruksi yang akhirnya investasinya akan terganggu karena dia akan mengeluarkan dana lebih cepat tentu akan lebih menguntungkan," tutur Hediyanto.

Hediyanto menambahkan, dana talangan yang diberikan maksimal Rp 16 triliun. Masing-masing lokasi memiliki nilai yang berbeda.

"Macam-macam (dana talangan) ada yang Rp 300 miliar, Rp 500 miliar tergantung lokasinya maksimum Rp 16 triliun," tuturnya.