Pengusaha hingga akademisi sambut perdagangan bebas RI-Turki

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Turki beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut membuahkan hasil konkret berupa ditandatanganinya kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif atau Indonesia-Turkey Comprehensive Trade and Economic Partnership (IT-CETPA).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan salah satu poin penting dalam kerja sama ekonomi tersebut adalah penghilangan bea masuk untuk ekspor dan impor beberapa komoditas dari kedua negara. Dengan hilangnya bea masuk untuk ekspor dan impor, volume perdagangan kedua negara diharapkan dapat meningkat tahun depan.

"Perdagangan kita dengan Turki pada 2016 mencapai USD 1,3 miliar dan kita surplus sekitar USD 700 jutaan tapi turun sekitar 14 persen. Di sisi lain, Malaysia meningkat 49,11 persen. Salah satu penyebab menurunnya ekspor ke Turki adalah tarif bea masuk yang diterapkan," kata Menteri Enggartiasto melalui siaran pers, Jakarta, Sabtu (8/7).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani yang turut serta ke Turki dalam kunjungan tersebut, menyambut baik negosiasi CTEPA yang dianggapnya sangat produktif dan menjadi terobosan berarti bagi dunia usaha. Selama ini, dunia usaha Indonesia terkendala tarif perdagangan yang membuat semakin tidak kompetitif.

"Tarif ini membuat kita tidak kompetitif, kalau ini bisa dihapuskan akan sangat membantu kami. Kita juga bisa meningkatkan volume perdagangan kemudian dunia usaha makin berkembang sehingga penyerapan tenaga kerja makin tumbuh. Ini dampaknya akan sangat luas," katanya.

Melihat posisi geografisnya yang strategis, Indonesia dapat menjadikan Turki sebagai pintu masuk ke pasar Eropa dengan memanfaatkan status Turki sebagai anggota European Customs Union.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, menyambut positif kebijakan bebas bea masuk ini. Menurutnya, Indonesia perlu melakukan pengembangan dan ekspansi pasar.

"Indonesia perlu mengembangkan dan mencari pasar baru. Turki sama-sama negara dengan mayoritas muslim sehingga komoditas seperti baju muslim dari Indonesia bisa diekspor ke sana. Sementara selama ini banyak impor permadani dari Turki ke sini," jelas Lana.

Lana mengharapkan penghilangan tarif dilakukan semaksimal mungkin, kalau bisa hingga 0 persen. Namun, dengan syarat komoditas yang diperdagangkan harus sama-sama strategis bagi kedua negara.

"Kita harus lihat, apa kepentingan Turki di Indonesia. Pada komoditas apa pengilangan bea masuk diterapkan. Jangan sampai kita 0 persen, Turki 0 persen tapi barang-barangnya tidak strategis sehingga perjanjian ini tidak bermakna strategis untuk kita," pungkasnya.