Pengusaha Dukung Rencana Prabowo Pisahkan Kementerian PUPR

Selasa, 5 Maret 2019 16:54 Reporter : Merdeka
Pengusaha Dukung Rencana Prabowo Pisahkan Kementerian PUPR Ketua APERSI Junaidi Abdillah dukung kubu Prabowo pisahkan Kementerian PUPR. ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendukung keinginan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sebab, dua kementerian ini mengurus hal yang berbeda.

‎"Sangat perlu karena harus fokus mengurusi perumahan karena terkait dengan hak dasar manusia. Artinya, karakter dan roh dari perumahan dengan PU itu sangat berbeda. Utamanya jadi fokus," ujar Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, di Jakarta, Selasa (5/3).

Dia mengungkapkan, saat ini Indonesia tengah menghadapi masalah kekurangan atau backlog perumahan yang cukup besar. Dengan kembali menjadi kementerian tersendiri diharapkan bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

‎"(Kementerian PUPR) Menurut saya sudah jalan, cuma perlu adanya fokus untuk kementerian yang khusus menangani perumahan. Karena kompleksitas perumahan ini terkait dengan perumahan yang lain dan tidak ada hubungan dengan PU. Kalau itu berdiri sendiri saya yakin akan lebih fokus dan lebih tercapai apa yang diinginkan. Sehingga backlog perumahan itu lebih cepat teratasi. Karena kita tidak mau perumahan ini jadi nomor 2, dianaktirikan," kata dia.

Jika nantinya jadi dipisahkan dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat punya beberapa pekerja rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satunya soal lahan yang kerap menjadi kendala pembangunan hunian bagi masyarakat.‎

‎"Ada beberapa program yang bagus untuk perumahan, tetapi masalahnya yang di bawah belum maksimal, belum terintegrasi antara pusat dan daerah. Ini masih banyak ego sektoral, di daerah yang belum patuh pada pusat. Contohnya seperti OSS, itu di daerah belum jalan, masalah pertanahan yang program-programnya belum jalan di lapangan, sehingga masih terjadi pungli. Makanya dibutuhkan fokus. Karena secara hajat hidup, ini bicara manusia dan pertumbuhan penduduk juga bicara perumahan," tandas dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, menyatakan keputusan pemerintahan Joko Widodo ( Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai sebuah kiamat kecil.

Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini