Penggunaan pekerja asing PLTU Cilacap Fase II belum kantongi izin
Merdeka.com - Rencana untuk mempekerjakan tenaga asing asal China dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap fase II hingga kini masih belum bisa dilakukan. Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Imigrasi II Cilacap Maman Budiman usai meluncurkan sistem manajemen dan monitoring orang asing di Purbalingga, Jawa Tengah.
"Sampai saat ini, sejak peletakan batu pertama belum ada pekerja asing yang masuk. Kemungkinan karena kebijakan dari kementerian tenaga kerja. Jadi mereka, belum bisa mengajukan RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja asing) apalagi IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing)," katanya.
Peletakan batu pertama atau ground breaking PLTU Cilacap fase II sendiri dilaksanakan pada 12 Oktober 2016 silam. Dalam proyek pembangkit yang akan memperkuat jaringan listrik berkapasitas 1 x 1000 Mega Watt di Desa Karangkandri Cilacap tersebut, sebelumnya dipastikan akan mempekerjakan tenaga kerja asing asal China.
"Belum ada laporan, karena kemarin saya berkomunikasi dengan pihak PLTU sendiri di sana. Mereka (tenaga kerja asing asal China) belum bisa bekerja. Karena memang belum ada izin dari dinas tenaga kerja atau kementerian tenaga kerja. Jadi belum ada tenaga asing yang masuk," ucap Maman.
Sebelumnya, saat ground breaking proyek tersebut, Direktur Pengadaan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Supangkat Iwan Santoso mengatakan pengerjaan proyek pembangunan tersebut akan banyak mengundang tenaga kerja China. Dia mengemukakan, setidaknya sekitar sepertiga pekerja yang merupakan tenaga ahli akan didatangkan dari negara tersebut.
Menurut Iwan, pembangunan PLTU Cilacap tersebut akan menyerap 4 ribu tenaga kerja. Namun, dia belum bisa memastikan jumlah pekerja asal China yang dipekerjakan saat puncak pembangunan tersebut. "Kita berusaha membatasi jumlah (tenaga kerja asing), tetapi ada transisi. Target jauh lebih penting, tapi lokal didorong semaksimal mungkin," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut memastikan porsi TKA itu nantinya akan berkurang seiring dengan banyak dilatihnya SDM lokal untuk industri hilirisasi.
Baca SelengkapnyaPBNU menonaktifkan fungsionaris pengurus yang menjadi Caleg dan Timses Capres-Cawapres
Baca SelengkapnyaPabrik Tertua Milik Pupuk Kaltim Beroperasi Sejak Tahun 1984, Kini Diperbaharui untuk Efisiensi Energi
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keberlangsungan tenaga kerja sangat bergantung terhadap sikap pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangannya.
Baca SelengkapnyaIndonesia perlu menyiapkan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guna mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut.
Baca SelengkapnyaPPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca SelengkapnyaPemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPadahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPKB membentuk tim petunjuk teknis penjaringan calon kepala daerah di Sulsel.
Baca Selengkapnya