Penambahan Infrastruktur Jalan Bukan Solusi Utama Urai Kemacetan Saat Mudik

Merdeka.com - Tradisi mudik lebaran telah mendarah-daging bagi sebagian masyarakat muslim di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk bisa merayakan hari kemenangan di kampung halaman bersama keluarga. Perjalanan jauh pun ditempuh demi bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara.

Kemacetan pada arus mudik dan arus balik lebaran pun tak bisa terhindarkan. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno menyebut penambahan kapasitas infrastruktur jalan bukan menjadi solusi utama. Ada banyak kendala bila pemerintah mengambil langkah memperluas jalan hanya untuk kelancaran saat arus mudik lebaran.

"Menambah kapasitas jalan di Pulau Jawa tidak mungkin dilakukan terus menerus. Selain keterbatasan lahan juga keterbatasan anggaran," kata Djoko, Jakarta, Minggu (8/5).

Menurutnya, pengaturan waktu mobilisasi mudik dan balik harus dimulai sejak dini. Untuk mengurai kepadatan saat puncak arus mudik dan balik dapat dilakukan dengan memperpanjang masa libur sekolah dan kuliah, menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home).

Selain itu, untuk menghindari kursi kosong mudik gratis, diperlukan koordinasi antar pengelola mudik gratis. Pendaftaran mudik gratis cukup satu jaringan (link) namun bisa beda kelola dan waktu pemberangkatan.

"Pemberangkatan dari terminal sekaligus mengedukasi masyarakat," kata dia.

Di sisi lain, pembangunan tol secara masif oleh pemerintah saat ini cukup membantu memangkas waktu tempuh para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi cukup signifikan. Akan tetapi, berbagai negara yang lebih maju dari Indonesia dan sama-sama memiliki tradisi mudik, memiliki satu faktor pembeda yaitu transportasi umum yang memadai ke daerah tujuan.

"Saatnya pemerintah membenahi transportasi umum di tempat tujuan mudik," kata dia.

Angkutan Umum di Daerah

Pemerintah dinilai perlu menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembenahan transportasi umum di daerah-daerah tujuan mudik. Selama ini, salah satu faktor pendorong banyak pemudik pilih menggunakan kendaraan pribadi yakni tidak tersedianya transportasi umum yang memadai di kampung halaman.

"Itu mestinya pemerintah pusat punya dana alokasi khusus (DAK) untuk membenahi transportasi umum di daerah. Kalau itu sudah, kelompok-kelompok kecil ini diangkut pakai bus gratis sekalian," tuturnya.

Selain sepeda motor itu, di kampung halaman tidak ada angkutan umum lagi. Saat ini, baru beberapa kota di Jawa yang transportasi umumnya relatif memadai untuk membantu distribusi para pemudik ke kampung halaman masing-masing.

Dia mencontohkan Bus Trans Semarang di Semarang, Bus Batik Solo Trans (Solo Raya), Bus Trans Banyumas (Kab. Banyumas), Bus Semanggi Surabaya di Surabaya. Adanya juga Trans Pakuan di Bogor, Trans Jogja di Yogyakarta, Trans Metro Pasundan (Bandung Raya), Bus Trans Jateng atau KRL Solo-Yogyakarta.

Begitu juga di luar Jawa, sudah beroperasi Trans Metro Deli (Medan), Trans Musi Jaya (Palembang), Trans Banjar Bakula (Banjarmasin), Trans Metro Dewata (Denpasar) dan Trans Maminasata (Makassar). Namun, masih banyak daerah lain yang tidak memiliki fasilitas seperti ini, semisal di Pulau Sumatera.

Kecenderungannya, para pemudik arah Sumatera memilih pulang kampung dengan tol atau menggunakan sepeda motor. Sebab angkutan pedesaan sudah pada mati dan harus dihidupkan kembali, sehingga mereka yang di desa bisa ke kota untuk Lebaran dan sebaliknya.

Di sisi lain, keterbatasan ruang fiskal Kementerian Perhubungan tidak bisa leluasa mempercepat program pembelian layanan (buy the service) yang sekarang sudah berjalan di 11 kota.