Pemerintah siapkan strategi kurangi kegemaran masyarakat beli tanah

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebiasaan masyarakat Indonesia membeli tanah. Mengingat, masih banyak masyarakat Indonesia lebih menyenangi investasi tanah dibanding menabung di bank.

"Banyak orang saving tanah, harga makin mahal tapi tidak ada fungsinya. Makanya banyak nih yang tidak dapat tanah. Jadi kita akan buat kebijakan UU Tanah. Sehingga nanti beli tanah yang tidak dimanfaatkan maka akan kita pajakin progresif juga," kata Menteri Sofyan di Jakarta, Jumat (20/1).

Nantinya, kebijakan ini akan berlaku di seluruh Indonesia, di mana tarif pajak mengikuti besaran pajak di masing-masing daerah. "Tarif juga sesuai lokal content. Kebijakan pertanahan selama ini banyak yang tidak direview," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menambah juru ukur tanah di Indonesia. "Ini lagi diproses, kita harapkan bisa 3.000 tambah 1.000 aja sudah bagus. Juru ukur bersertifikat, ini yang penting," pungkas Sofyan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan tabungan nasional yang masih berada di angka 36-40 persen dipengaruhi oleh konsumsi dan spekulasi tanah. Menurutnya, masyarakat Indonesia lebih menyenangi investasi tanah dibanding menabung di bank.

"Tidak bisa orang menabung itu kerjanya beli tanah, itu tidak sehat. Selain harga tanah melonjak-lonjak begitu saja, tapi ya memang faktanya naik," jelas Menko Darmin di Jakarta.

Dengan banyaknya masyarakat yang memilih untuk membeli tanah, maka investasi masyarakat di pasar obligasi maupun perbankan tidak setinggi yang diharapkan. "Kenapa kita perlu capital inflow, penanaman modal asing, tapi juga portfolio. Tabungan kita kerendahan, ya karena itu senanganya beli tanah," pungkasnya.