Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) secara resmi menandatangani perjanjian masa konsesi penyelenggaraan prasarana kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT) Jabodebek.

Dalam perjanjian tersebut, ditetapkan masa konsesi prasarana selama 50 tahun sejak pengoperasian pertama LRT Jabodebek.

Artinya, selama 50 tahun sejak beroperasi prasarana LRT Jadobedek meliputi pengoperasian, perawatan dan pengusahaan diemban oleh KAI. Setelah masa 50 tahun habis, tugas prasarana tersebut dibalikkan lagi ke Kemenhub.

"Saya selaku Menhub memberikan apresiasi kepada semua pihak yang berkolaborasi dalam membuat konsep. Semua terlibat di sini, kita melihat suatu kekompakan dalam menyelesaikan masalah, karena selama ini kita selalu ragu-ragu untuk membuat rencana-rencana itu semua langsung APBN, nah ini suatu model yang baru, harapannya format ini bisa dilakukan d itempat lain karena banyak PR yang harus dilaksanakan," kata Menhub Budi.

Dalam perjanjian tersebut disebutkan nilai investasi Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana LRT Jabodebek sebesar Rp 29,9 triliun. Investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan aset prasarana (jalur dan fasilitas pengoperasian), aset sarana, aset perawatan prasarana sebesar Rp 25,7 triliun dan pembiayaan aset prasarana (17 stasiun) dan aset Depo sebesar Rp 4,2 triliun.

PT KAI (Persero) bertugas sebagai penyelenggara prasarana dan sarana LRT Jabodebek. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan prasarana LRT meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian.

Khusus mengenai pembangunan prasarana ditugaskan melalui PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sedangkan ruang lingkup penyelenggaraan sarana LRT oleh PT KAI (Persero) antara lain pengadaan sarana, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana perkeretaapian serta menyelenggarakan sistem tiket otomatis (automatic fare collection).

Pembiayaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk serta pinjaman perbankan. Pembayaran terhadap pembangunan prasarana kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dilakukan oleh PT KAI sesuai dengan perjanjian tata cara pembayaran.

Dalam rangka meringankan pembiayaan pembangunan prasarana dan Depo LRT, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang mengatur besaran tarif awal dan skema subsidi yang akan diberikan. Adapun besaran tarif awal yang ditetapkan sebesar Rp 12.000,00.

"Jadi nilai subsidi diberikan lewat tarif, kita perkirakan tarif itu sebenarnya dalam itu adalah Rp 24.000-Rp 25.000 tapi kita tetapkan Rp 12.000, jadi 50 persennya disubsidi, nilai subsidinya kira-kira Rp 1 triliun-Rp 1,2 triliun selama 12 tahun, jadi kira-kira Rp 14 Triliun."

Sebagai informasi, penyelenggaraan pembangunan prasarana LRT Jabodebek mencakup lintas pelayanan Cawang Dukuh Atas (11,05 Km), Cawang Cibubur (18,49 Km) dan Cawang Bekasi Timur (14,89 Km). Progres pekerjaan LRT Jabodebek per 8 Desember 2017 telah mencapai 26,2 persen dengan rincian progres pekerjaan Cawang-Cibubur 46,85 persen, Cawang-Dukuh Atas 12,36 persen dan Cawang-Bekasi Timur 26,95 persen. LRT Jabodebek ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2019.