Merdeka.com - Pemerintah Jokowi terus berinovasi untuk meningkatkan realisasi investasi. Salah satunya yaitu memperbaiki iklim investasi di Tanah Air dengan mendirikan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga pengelola investasi.

"Untuk memperbaiki iklim investasi pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority atau INA yang akan mengelola investasi," ungkap Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar bertajuk Transformasi Ekonomi: Mendorong Investasi di Indonesia Melalui Implementasi UU Cipta Kerja, Kamis (29/4).

Menko Airlangga mencatat, saat ini, pemerintah terus melakukan pembicaraan kepada 52 perusahaan dan mitra strategis INA agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, dia tidak merinci daftar ke-52 calon mitra yang dimaksudkan tersebut.

"Pemerintah telah berbicara kepada lebih dari 52 perusahaan dan calon mitra strategis. Karena investasi menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan komitmen investasi dari Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Maeda Tadashi untuk pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.

"JBIC siap mendukung pendanaan SWF Indonesia sebesar USD 4 miliar (Rp57 triliun), dua kali lipat lebih besar dari yang disampaikan the US International Development Finance Corporation (DFC), lembaga pembiayaan asal Amerika Serikat," tegas Menko Luhut pada pertemuan di Tokyo, ditulis Sabtu (5/20).

Komitmen itu disampaikan Gubernur JBIC Maeda Tadashi dalam pertemuan di Tokyo, Jumat. Dalam pertemuan itu, Menko Luhut didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.

Menteri Erick mengatakan, komitmen yang disampaikan oleh bos JBIC tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat teknis. Harapannya investasi JBIC dapat mulai masuk ke Indonesia pada kuartal pertama 2021.

"Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur SWF Indonesia akan selesai pada pertengahan Desember ini dan tentunya PP tersebut tentunya akan semakin percepat pembentukan lembaga dana abadi Indonesia," ucapnya.