Pemerintah Optimis Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Genjot Penerimaan Pajak
Merdeka.com - Per tanggal 20 Maret mendatang, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap pembelian kendaraan listrik baru. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimis pemberian subsidi ini dapat berdampak positif terhadap pendapatan pajak Indonesia.
Pajak ini nantinya menjadi tujuan akhir (ultimate goal) pemerintah terhadap pembangunan ekosistem kendaraan berbasis listrik. Selain kenaikan pendapatan dari pajak, Agus juga menuturkan, dampak positif ekosistem kendaraan listrik yaitu lapangan kerja baru.
"Akan tercipta lapangan pekerjaan yang lebih banyak karena kita juga melihat otomotif itu backward sama forward linkage tinggi sekali, nanti ultimate goal-nya pajak naik, dan juga penciptaan lapangan kerja. Jadi kata kuncinya itu adalah membangun ekosistem kendaraan listrik," ujar Agus di Istana Presiden, Selasa (7/3).
Dia pun optimis bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik akan menjadi referensi positif bagi investor di industri kendaraan listrik.
Namun, Agus tidak menyampaikan nilai alokasi anggaran yang akan diberikan pemerintah untuk subsidi kendaraan listrik ini. Dia berujar, alokasi anggaran merupakan ranah Kementerian Keuangan.
Yang jelas, ujar Agus, prioritas pemerintah terhadap kendaraan listrik ini untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Dengan ekosistem yang terbangun, secara otomatis akan menarik minat investor terhadap tren investasi kendaraan listrik di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, untuk tahun 2023, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp7 juta untuk setiap pembelian 200.000 unit motor listrik baru dan 50.000 unit sepeda motor konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik.
Begitu juga dengan mobil. Hyundai dan Wuling menjadi produsen mobil yang akan menerima insentif subsidi kendaraan listrik.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaSaat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaFokus pemerintah dalam percepatan transisi energi Indonesia masih mengarah pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Baca SelengkapnyaBergabungnya para tokoh ini akan membawa dampak besar untuk meningkatkan elektoral.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemutihan tidak efektif, masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.
Baca SelengkapnyaPercepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca Selengkapnya