Merdeka.com - Banyak Pihak yang merasa khawatir program Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (BRI) atau jalur sutera modern mampu membuat Indonesia akan bernasib sama dengan negara-negara lain yang telah melakukan kerja sama dengan China dan akhirnya terlilit utang dengan negara besar ini.

Hal ini pun sudah dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Indonesia tidak akan terjebak dalam jeratan utang program jalur sutra yang saat ini tengah dijalankan oleh Indonesia dan China.

Namun karena semakin maraknya pemberitaan yang mengatakan Indonesia akan dijual oleh Kemenko Maritim, hal ini akhirnya membuat Deputi III Bidang koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin angkat bicara perihal ini.

"Kerja sama ini kita jaga untuk saling menguntungkan. Sangat kita jaga bahwa, jangan sampe Indonesia dirugikan atas kerja sama ini," ujarnya di Jakarta, Senin (29/4).

Dia berharap agar kalimat ini dipahami dengan sangat baik agar ke depannya tidak ada lagi perkataan bahwa Indonesia akan dijual. Saat ini Kemenko Maritim sedang berusaha merancang kerja sama bilateral yang beberapa hal juga menjadi multilateral agar program-program yang dirancang bisa mendapatkan pendanaan secara memadai oleh China.

"Sudah menjadi rahasia global, jika saat ini China adalah negara yang sedang kuat-kuatnya perekonomiannya sehingga dengan kemampuan itu mereka menjalin kerja sama dengan banyak negara, salah satunya Indonesia," tambahnya.

Menurutnya, jika Indonesia tidak akan terlilit utang jika suatu saat proyek bersama dijalankan gagal, karena semua progam kerja sama itu antara pelaku usaha swasta. "Jika ada dana dari pemerintah China masuk bisa saja, namun tidak disalurkan ke pemerintah Indonesia. Sehingga jika proyeknya gagal itu tidak akan menjadi utang pemerintah," tuturnya.

Ridwan pun menambahkan, kerja sama ini akan menguntungkan Tiongkok namun Indonesia juga akan mendapatkan untung yang lebih banyak dari program kerjasama ini. Dia menegaskan kembali kerja sama ini dilakukan dalam upaya menarik investor karena foreign direct investment Indonesia masih belum cukup banyak.

"Misalnya, kemarin penandatanganan MoU pengembangan pelabuhan dan kawasan industri Kualatanjung, itu sejak dua tahun lalu atau bahkan sejak sebelumnya. Ini belum ada investor yang mau mengembangkan lebih lanjut akan ini. Padahal kita udah ke negara A perusahaan B tapi tetap aja tidak ada yang mau, jadi ketika Tiongkok mau masuk. Terus apa salahnya? Kalau ini dikatakan menjual jadi kita sudah menjual Indonesia ke Amerika pada tahun 70 karena mereka berinvestasi di Freeport," jelasnya.

Diketahui, ada enam proyek yang disepakati dalam program kerjasama ini, yakni Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumatra Utara), Pelabuhan Kuala Tanjung, Kawasan Industri Kualanamu (Sumatra Utara), proyek energi bersih Sungai Kayan (Kalimantan Utara), Kura-kura Island Tech Park (Bali) dan program peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Reporter: Ayu Lestari Wahyu Purandihi

Sumber: Liputan6.com