Pemerintah Kini Bisa Belanja Pakai Kartu Kredit, Siapa yang Awasi?

Merdeka.com - Bank Indonesia secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Kartu ini akan dipakai setiap Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah untuk belanja atau pengadaan barang dan jasa.

Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi menuturkan, keuntungan berbelanja dengan kartu kredit pemerintah yaitu kementerian/lembaga, dan Pemda akan fleksibel saat memanfaatkan anggaran.

"Karena bisa belanja dulu baru kemudian diklaimkan ke APBN/APBD," kata Badiul kepada merdeka.com, Selasa (9/5).

Badiul menambahkan, sudah bukan hal asing didengar pencairan anggaran untuk pemerintah daerah kerap terlambat. Dampaknya, pembangunan daerah menjadi tersendat.

Di satu sisi, kartu kredit pemerintah tak luput dari kekurangan. Menurut Badiul, pengawasan dalam penggunaan kartu tersebut masih menjadi persoalan. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 pemegang kartu kredit pemerintah adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang berstatus sebagai Pejabat Negara, PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan KKP berdasar penetapan oleh KPA.

Dengan kata lain, imbuh Badiul, pengawasan kartu kredit pemerintah di setiap instansi dilakukan oleh pengawas internal. Sementara belakangan ini, pengawas internal justru dipertanyakan karena dianggap lalai atau luput terhadap kewenangan penggunaan anggaran.

"Jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik tentu ini sangat berpotensi terjadinya pemborosan, karena pengajuan di luar limit bisa dilakukan lebih fleksibel, meski ada prosedur yang harus dilalui," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI). Peluncuran dilakukan atas sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia dan industri keuangan.

Keuntungan penggunaan kartu kredit pemerintah ini, dalam proses transaksinya tidak dikenakan biaya tambahan alias 0 persen bagi pengguna pemerintah. Serta, untuk kios atau merchant, dikenakan biaya yang lebih efisien dari biasanya.

Bahwa transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah menggunakan kartu domestik, dengan biaya yang 0 persen untuk pemerintah dan juga biaya untuk merchant itu lebih efisien. Dan sekaligus tentu bagian dari gerakan bangga buatan Indonesia," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Kartu kredit pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate (corporate card) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Bank tersebut sama dengan rekening BP/BPP di buka, dan Kantor Pusat Bank tersebut melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kartu ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.