Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah berbenah di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kabupaten Natuna, Riau. Salah satunya dengan membangun pangkalan nelayan di sebelah utara pulau terluar Indonesia.

"Jadi jangan bersebelahan dengan pangkalan militernya," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (15/1).

Hanya saja dalam prosesnya diperlukan kajian ilmiah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam memaksimalkan kawasan ZEE. "Sekarang dibuat studinya itu mereka 3 hari atau 4 hari, nanti setelah itu datang, mereka akan buat laporannya," ujar Luhut.

Setelah itu, laporan akan dikombinasikan dengan sejumlah pihak seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla dan nelayan. Sementara itu terkait larangan kapal 150 gross ton (GT) di laut lepas tengah dalam proses evaluasi.

Sebab, kapal dengan kapasitas 30 GT di laut lepas kawasan ZEE tidak akan berfungsi. Saat ini tengah berlangsung forum grup discussion (FGD) oleh KKP. "Menurut saya memang menghambat tapi biar studi dilakukan, berangkat dari studi ini nanti kita lihat," tutup Luhut.

Nelayan Lokal Diutamakan

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Indonesia akan memperbanyak nelayan-nelayan dan kapal ikan di perairan Natuna, Riau. Dia menegaskan, dengan memperbanyak nelayan, bukan berarti nelayan asli Natuna tidak diperhatikan.

"Jangan sampai salah paham. Seakan-akan kita mau ngedrop nelayan dari luar Natuna ke sini. Kemudian nelayan Natunanya tidak diperhatikan. Justru prioritas diberikan pada nelayan setempat," kata Mahfud di Natuna, Rabu (15/1).

Dia menuturkan, semuanya akan dikoordinasikan dengan gubernur serta bupati setempat. Untuk teknisnya nanti Kementerian KKP yang mengkoordinir.

"Nanti akan dikoordinasikan dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Setelah pertemuan ini, mungkin secara agak lebih teknis nanti Kementerian KKP akan mengkoordinasikan secara lebih detail lagi dengan Pemda setempat," ungkap Mahfud.