Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Gelontorkan Rp750 Triliun untuk THR Hingga Bansos

Pemerintah Gelontorkan Rp750 Triliun untuk THR Hingga Bansos Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ©Liputan6.com/Ayu Lestari

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan, pemerintah sudah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 750,5 triliun per April 2022. Realisasi tersebut setara 27,7 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini.

"Performance APBN kita tetap baik dan masih berlanjut," kata Sri Mulyani, Jakarta, Senin (23/5).

Belanja tersebut untuk kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 253,6 triliun atau 26,8 persen terhadap APBN. Anggaran disalurkan untuk belanja pegawai yaitu THR, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan/mesin, jalan, irigasi, serta penyaluran berbagai bansos ke masyarakat.

Kemudian, belanja non K/L Rp 254,4 triliun atau setara 25,5 persen terhadap APBN. Hal tersebut didukung terutama oleh penyaluran subsidi, kompensasi BBM, dan pembayaran pensiun (termasuk THR) serta jaminan kesehatan PNS.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa Rp 242,4 triliun atau 31,5 persen terhadap APBN. Utamanya didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular tahun anggaran 2022 tahap I.

Adapun pembiayaan investasi sampai 20 Mei 2022 mencapai Rp 17 triliun yang ditujukan untuk BLU LMAN sebesar Rp 10 triliun. Selanjutnya juga untuk investasi pemerintah untuk program FLPP sebesar Rp 6 triliun dan BLU LDKPI Rp 1 triliun.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Hingga April 2024, Pemerintah Gelontorkan Rp4,8 Triliun untuk Bangun IKN
Hingga April 2024, Pemerintah Gelontorkan Rp4,8 Triliun untuk Bangun IKN

Dalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.

Baca Selengkapnya
Prabowo Dikabarkan Bakal Naikkan Rasio Utang, Apindo: Negara Tidak Boleh Gagal Bayar Utang
Prabowo Dikabarkan Bakal Naikkan Rasio Utang, Apindo: Negara Tidak Boleh Gagal Bayar Utang

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun

Baca Selengkapnya
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun

Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Habiskan Uang Negara Rp43 Triliun per 31 Maret 2024
Penyaluran Bansos Habiskan Uang Negara Rp43 Triliun per 31 Maret 2024

Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.

Baca Selengkapnya
BTN Siapkan Uang Tunai Rp39 Triliun untuk Kebutuhan Lebaran 2024
BTN Siapkan Uang Tunai Rp39 Triliun untuk Kebutuhan Lebaran 2024

Adanya peningkatan alokasi uang tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan transaksi masyarakat selama hari raya Idul Fitri 2024.

Baca Selengkapnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

Baca Selengkapnya
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis

Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.

Baca Selengkapnya