Pemerintah gandeng Facebook Cs pungut pajak UKM jualan di medsos
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan pemerintah akan menggandeng Facebook Cs dalam menarik pajak pengusaha di sosial media. Saat ini, pemerintah tengah dalam penjajakan dengan sejumlah perusahaan media sosial.
Hal ini dinilai lebih efektif dalam menyisir pengusaha yang menjajakan produknya di media sosial. "Caranya dengan bukan (pengusaha) orangnya (dihubungi). Tapi platformnya yang diajak bicara. Facebook. Eh Facebook ini (pengusaha) siapa dia? Punya NPWP atau tidak?" ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/2).
Dia berjanji, dalam penerapan pajak di media sosial, pemerintah tidak akan membebani para pengusaha. "Orang kalau mau bisnis dipermudah jangan dipersulit," kata Menteri Rudiantara.
Namun, hingga saat ini, Kemenkominfo belum bisa memastikan kapan akan menghubungi pihak platfrom untuk membicarakan hal tersebut.
"Sekarang saya tidak tahu Pak Sammy Ditjen Aptika (Aplikasi Informatika) sudah bicara ke level itu atau belum," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaMedia sosial tengah dihebohkan dengan kabar ulat kucing. Ulat bulu ini disebut-sebut sangat beracun dan mematikan.
Baca SelengkapnyaAkun Facebook Ganjar Pranowo tercatat telah memasang iklan di Meta sekitar Rp930 juta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaTudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya