Pemerintah dinilai belum siap ubah penyaluran raskin lewat kartu
Merdeka.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ichsan Firdaus, meminta pemerintah untuk tak buru-buru mengeksekusi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara luas. Sebab, menurut dia, butuh kesiapan panjang untuk penerapannya.
"Saya ragu apa pemerintah siap. Karena jalur distribusi harus disiapkan. Misalnya pembentukan e-warung yang ada di seluruh Indonesia, terus infrastruktur EDC apakah pemerintah sudah siap, kemampuan broadband Internet dan sebagainya," ungkapnya dalam diskusi bertema 'Beras Jadi Komoditas Strategis, Lagi', di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).
Dia lebih setuju bila program tersebut diterapkan dulu di beberapa tempat untuk kemudian dievaluasi. Dari sana, diharapkan ditemukan formula yang baik sebelum diberlakukan ke seluruh Indonesia.
"Bertahap saja, saya setuju dengan uji coba di 44 kota dulu, lalu lihat efektivitas kesiapan infrastruktur e-warung nya," katanya.
Selain infrastruktur, masyarakat harus lebih dulu diberikan pengetahuan seputar BPNT. Mengingat masih cukup banyak masyarakat yang terbiasa dengan bantuan langsung seperti Rastra.
"Masyarakat terbiasa terima Rastra terus ke BPNT dan masyarakat belum siap, pemerintah harus antisipasi itu. Jadi tidak bisa siapkan BPNT tanpa tahu kesiapan apa yang harus dilakukan pemerintah," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaAda persoalan ketika pemerintah seperti memfasilitasi program Makan Siang Gratis.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaPemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB
Baca SelengkapnyaSiapa yang tak kenal Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Sosoknya sudah tak asing lagi di masyarakat.
Baca Selengkapnya