Pemerintah Didesak Buka Data Perusahaan Pembakar Lahan di Riau dan Kalimantan

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware menyampaikan keprihatinannya dan mengecam perusahaan yang telah membakar hutan dan lahan untuk mencari keuntungan yang besar. Sebanyak 48 perusahaan dengan izin konsesi dan 1 lahan milik perseorangan telah disegel.

"Masyarakat sudah sangat menderita oleh adanya kabut asap yang sudah terjadi selama beberapa minggu ini. Tidak kurang dari 16.000 warga Riau dan 8.000 warga Kalimantan Barat telah terserang ISPA," tuturnya di Jakarta, Kamis (19/9).

Spesialis Perburuhan Sawit Watch, Zidane mengatakan, buruh perkebunan tetap bekerja seperti biasa. Padahal, mereka adalah orang yang paling dekat dengan asap. "Dalam kondisi kabut asap, tidak ada yang bisa dilakukan untuk melindungi buruh selain mereka dijauhkan dari lokasi yang terpapar asap," ujarnya.

"Satu hal yang menarik yang juga kami temukan ialah, adanya beberapa perkebunan sawit yang terbakar, padahal telah tersertifikasi RSPO dan ISPO. Perusahaan ini berada di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur," lanjut dia.

Di sisi lain, Eko dari Linkar Borneo menjelaskan, pemerintah seharusnya berani membuka data perusahaan mana saja yang terindikasi melakukan pembakaran hutan. Itu termasuk sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi donatur ke perusahaan-perusahaan tersebut.

"Pemerintah dan Pertamina harus berani memastikan bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan kejahatan lingkungan dicoret dari daftar pemasok. Bank-bank yang memberikan pinjaman harus memastikan pinjaman yang diberikan tak melanggar kebijakan NDPE dan melanggar HAM," tegas dia.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6.com