Pemerintah Buka Opsi Talangi Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Mandiri

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy membuka opsi agar iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III dapat dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga, pemegang kelas tersebut tidak perlu lagi membayar iuran secara pribadi.

"Kami tawarkan khusus PBPU dan BP kelas III yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan masuk ke PBI APBN. Di mana iurannya dibayarkan pemerintah," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2).

Muhadjir khawatir ada kesalahan input data terhadap pemengang kelas tersebut. Takutnya, kata dia, ada masyarakat kelas bawah yang justru masuk ke dalam PBPU dan BP sehingga masih tetap membayar iuran tersebut.

"Pemerintah memastikan tepat sasaran sesuai kriteria yang ditetapkan. Solusinya, pemerintah akan nonaktifkan PBI yang tidak masuk dalam DTKS secara bertahap, ada yang telah terjadi inklusi dan exclusion error. Dan PBPU dan BP kelas III yang masuk DTKS," tandas dia.

Iuran Peserta Bukan Penerima Upah PBPU atau Peserta Mandiri untuk kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulan. Kemudian Kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa per bulan dan Kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa per bulan.