Pemerintah beri sinyal revisi target pajak tahun ini
Merdeka.com - Pemerintah memberi sinyal akan merevisi target pajak dalam APBN 2016 yang dipatok sebesar Rp 1.360 triliun. Alasannya, perekonomian dunia masih belum stabil dan berimbas pada negara berkembang termasuk Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menilai target pajak tahun ini tak realistis dengan kondisi perekonomian dunia saat ini.
"Yang namanya iklim itu kalau masih lama, jangan dianggap sudah pasti. Kemampuan memperkirakan iklim itu masih agak terbatas. Ya kalau untuk bulan depan mungkin ramalan cukup akurat. Kalau akhir tahun nanti dulu," ujar Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/1).
Revisi target tersebut dilihat dengan mempertimbangkan realisasi pajak yang dicapai tahun lalu sebesar 81,5 persen atau Rp 1.055 triliun.
"Ya begini yang namanya realisasi di APBN itu, yang untuk penerimaan pajak, itu berangkat dari realisasi dari perkiraan realisasi 2015 yang ternyata lebih rendah cukup besar dibandingkan dengan realisasinya. Ya memang mau tidak mau harus ada penyesuaian," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kalau target pertumbuhan ekonomi dipaksakan sampai 7 persen yang terjadi bukan pertumbuhan yang sehat.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca SelengkapnyaKeduanya membahas tentang situasi dan kondisi dunia saat ini, termasuk kepada masalah ekonomi dan keamanan negara.
Baca SelengkapnyaKepastian hukum mempermudah jalan menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Baca SelengkapnyaUntuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.
Baca Selengkapnya