Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Beri PMN 600 Bus ke Perum PPD, Nilainya Tembus Rp282 Miliar

Pemerintah Beri PMN 600 Bus ke Perum PPD, Nilainya Tembus Rp282 Miliar Bus PPD jurusan Ciputat-Blok M. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Komisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara non tunai (PMN Non Tunai) berupa bus milik pemerintah kepada Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Total ada 600 bus dengan estimasi nilai sebesar Rp282,4 miliar.

Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir menyimpulkan, seluruh anggota rapat menyetujui PMN Non Tunai untuk tahun 2022 tersebut. Hal ini diambil setelah mendengar berbagai tanggapan dan persetujuan dari anggota Komisi XI yang hadir.

"Oke kalau begitu kita setuju memberikan PMN Non tunai sebesar Rp282.414.857.040," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kementerian Keuangan dan Perum PPD, Selasa (8/11).

Dalam catatan kesimpulan, Komisi XI DPR Ri menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tuai tahun 2022 kepada Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) berupa BMN milik Kementerian Perhubungan sebanyak 600 unit bus.

Tujuannya untuk mendukung sistem transportasi masal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan perkotaan dengan estimasi nilai sebesar Rp 282.414.857.040.

Manfaat untuk Perusahaan

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengungkapkan tujuan dari penyertaan PMN Non Tunai ini. Yakni dalam rangka mendukung kebijakan dan program nawa cita pemerintah, meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan serta mendukung konektivitas dan akselerasi pertumbuhan perekonomian nasional.

"Manfaat untuk perusahaan akan memperbaiki struktur permodalan serta meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dan pada saat yang bersamaan mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan," kata dia.

Sementara itu, bagi publik, PPD akan menyediakan layanan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau. Manfaat juga dirasakan pemerintah karena dengan sejalan dengan minat pemerintah mendorong penggunaan transportasi massal.

"Bagi pemerintah, dengan membaiknya transportasi umum terkait juga dengan BMN ktia kepada PPD maka kita ini mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum massal," paparnya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran

Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN
Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) selama dua hari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kisah Husnan jadi Sopir Bus di Makkah Digaji Rp6 Juta, Penampakan Messnya Sangat Sederhana
Kisah Husnan jadi Sopir Bus di Makkah Digaji Rp6 Juta, Penampakan Messnya Sangat Sederhana

Kini upah atau gaji yang didapatinya mencapai jutaan rupiah. Selama bekerja di sana, ia juga difasilitasi tempat tinggal dalam bentuk mess karyawan.

Baca Selengkapnya
Perusahaan Bus Pariwisata ini Ternyata Milik Jenderal TNI, Sosoknya Pernah Jadi Kasad di Era 3 Presiden RI yang Berbeda
Perusahaan Bus Pariwisata ini Ternyata Milik Jenderal TNI, Sosoknya Pernah Jadi Kasad di Era 3 Presiden RI yang Berbeda

Sosok Jenderal bintang empat TNI yang punya Perusahaan Otobus (PO).

Baca Selengkapnya
Mudik Asyik Bersama BUMN 2024, PNM Fasilitasi Ratusan Karyawan dan Nasabah
Mudik Asyik Bersama BUMN 2024, PNM Fasilitasi Ratusan Karyawan dan Nasabah

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan total pemudik yang ikut dalam program Mudik Asyik Bersama BUMN mencapai 99.000.

Baca Selengkapnya
Ditanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua
Ditanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua

KIM menghormati proses perhitungan suara yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya