Pemerintah Bakal Beri Asuransi & Santunan Rp6,1 T untuk Tenaga Medis Covid-19

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,1 triliun dalam bentuk asuransi dan santunan kepada tenaga medis yang menangani COVID-19. Meski begitu, desain pemberian santunan dan asuransi kepada tenaga medis itu masih dimatangkan pemerintah.

"Mereka (tenaga medis) ada di depan yang menghadapi risiko paling besar," kata Sri Mulyani dikutip Antara, Jumat (20/3).

Dia menambahkan, pemerintah juga masih menghitung besaran dana agar segera bisa diberikan kepastian kepada seluruh tenaga medis baik dokter, dokter spesialis dan perawat atau paramedis. "Namun kami sudah mencadangkan total untuk intervensi ini antara Rp3,1 hingga Rp6,1 triliun," imbuhnya.

Namun, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu belum merinci berapa jumlah tenaga medis di seluruh Indonesia yang akan diberikan santunan dan asuransi tersebut.

Sebagai gambaran, hingga saat ini total rumah sakit yang disiapkan untuk menangani pasien COVID-19 mencapai 359 rumah sakit di seluruh Indonesia. Pemerintah menunjuk rumah sakit/rujukan sebanyak 132 rumah sakit, ditambah 109 RS milik TNI, RS Polri (53) dan RS BUMN (65).

Sementara itu, per 19 Maret 2020, sudah ada 309 kasus positif COVID-19 yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia dengan 15 orang di antaranya sembuh dan 25 orang lainnya meninggal dunia.

Kumpulkan Rp62,3 Triliun dari APBN

Sri Mulyani telah mengidentifikasi Rp62,3 triliun dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat direalokasi guna tangani virus corona. Dana tersebut berasal dari pos belanja perjalanan dinas hingga honor pegawai.

"Ini menyangkut, pertama perjalanan dinas, belanja barang non-operasional, honor-honor, dana yang diblocking serta output cadangan. Kita masukkan ke dalam kategori Rp62,3 triliun. Ini dari APBN, kita belum masuk ke APBD ya," ujar Menteri Sri Mulyani usai Ratas di Jakarta, Jumat (20/3).

Menurutnya, 3 prioritas yang dimaksud Presiden Jokowi untuk jadi fokus saat ini, pertama, dukungan sektor kesehatan. Termasuk penanganan kesehatan dan fasilitas rumah sakit di pusat dan daerah yang menyangkut covid-19.

Kedua, pemerintah menyiapkan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama masyarakat bawah. "Dalam bentuk jaring pengaman sosial, yang masih terus kita develope."

Ketiga, dukungan pada dunia usaha berupa insentif berupa keringanan pembayaran cicilan. "Agar mereka tetap bisa melalui masa sulit ini, dan ini kami bekerjasama dengan OJK yang akan melakukan relaksasi di dalam pembayaran cicilan," bebernya.