Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pelaku sektor perdagangan sambut baik keputusan MK soal pilpres

Pelaku sektor perdagangan sambut baik keputusan MK soal pilpres Jokowi-JK tanggapi putusan MK di Taman Suropati. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak semua permohonan dari Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Kepastian ini disambut baik pelaku ekonomi, termasuk di sektor perdagangan.

"Pasar menyambut dengan baik. Karena sudah ada kepastian, tidak ada lagi kevakuman, tidak ada masalah untuk perdagangan dan pasar ke depannya," ujar Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).

Bayu menambahkan, sebelum adanya putusan MK, pelaku sektor ekonomi masih diliputi pertanyaan besar dan ketidakpastian mengenai pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan memimpin negeri ini untuk lima tahun ke depan.

"Ini memberi kepastian bahwa pemerintahan tidak vakum, dan perdagangan juga tidak terganggu," tutur Bayu.

Walaupun sosok pengganti SBY sudah jelas dan masa pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu hanya menyisakan waktu kurang dari dua bulan, Bayu memastikan pemerintahan akan berjalan seperti biasa.

"Kita punya waktu 1,5 bulan, kita (Kemendag) bisa pass through (melewati) walaupun dengan sisa waktu yang sedikit itu. Kan yang berganti cuma Presiden, Wapres, Menteri, dan Wamen. Sedangkan Sekjennya masih tetap Pak Gunaryo," tandasnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Harapan Pengusaha Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres
Harapan Pengusaha Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Hasil sengketa Pilpres punya pengaruh terhadap kemampuan keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Keputusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Bakal Beri Dampak ke Ekonomi Indonesia, Begini Gambarannya
Keputusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Bakal Beri Dampak ke Ekonomi Indonesia, Begini Gambarannya

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, Para Pengusaha Beri Tanggapan Seperti Ini

Baca Selengkapnya
MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya
MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya

Keempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hasto Sengketa Pilpres di Momen Hari Kartini: Semoga MK Ketuk Palu Emas, Bukan Palu Godam
Hasto Sengketa Pilpres di Momen Hari Kartini: Semoga MK Ketuk Palu Emas, Bukan Palu Godam

Hasto Sengketa Pilpres di Momen Hari Kartini: Semoga MK Ketuk Palu Emas, Bukan Palu Godam

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran

Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
SBY Respons Pernyataan Pilpres Satu Putaran Berarti Curang: Berlebihan
SBY Respons Pernyataan Pilpres Satu Putaran Berarti Curang: Berlebihan

SBY merespons pernyataan politik yang menyebut adanya kecurangan kalau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran, serta negara akan chaos.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya