Follow
Pejabat Kemendikbud sibuk, BPK tunda usut laporan keuangan UN
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku belum bisa mengusut laporan keuangan pelaksanaan Ujian Nasional tingkat sekolah menengah tahun ajaran 2012/2013 yang kisruh dua pekan lalu. Alasannya, pejabat yang bertanggungjawab penuh pada pelaksanaan UN belum bisa dimintai keterangan lantaran masih fokus mengurus distribusi soal untuk ujian tingkat SMP.
Anggota BPK Rizal Djalil memaklumi alasan pejabat Kemendikbud. Dia mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat itu pekan depan.
"Pejabat Kemendikbud yang terkait UN sedang berkonsentrasi di lapangan untuk mengatasi keterlambatan penyelenggaraan UN tingkat SMP dan SMA sehingga belum dapat dimintai keterangan. Itu tidak apa-apa, tidak masalah buat kita, kita jadwalkan pemeriksaan minggu depan," ujarnya saat jumpa pers di kantornya, Kamis (25/4).
Pejabat yang akan diperiksa terutama dari Badan Standardisasi Pendidikan Nasional Kemendikbud. Pihak percetakan yang bermasalah, yaitu PT Ghalia turut diperiksa BPK.
Rizal menargetkan bila pemeriksaan pejabat terkait sudah dilakukan, maka hasil audit lengkap dapat dipaparkan dalam waktu 2-3 pekan ke depan, alias bulan depan. Laporan keuangan rinci terkait pelaksanaan UN SMP dan SMA sudah di tangan BPK.
"Kita sudah mendapatkan detil anggaran untuk ujian nasional tersebut. UN ini sangat mendesak, karena merupakan permintaan dari masyarakat, desakan dari DPR juga, BPK merespons," kata Rizal.
Total anggaran UN tingkat SMA dan SMP tahun ini sebesar Rp 120.595.536.000. Sementara anggaran UN Sekolah dasar sebesar Rp 85.577.625.000. Sehingga, keseluruhan anggaran ujian nasional pada 2013 yang digelontorkan Kemendikbud mencapai Rp 644.246.827.000.
Rizal menjamin seluruh alasan Kemendikbud memusatkan percetakan soal UN SMP dan SMA, yang disebut penyebab kisruh keterlambatan pengiriman soal di belasan provinsi, bakal terungkap dalam audit yang dilakukan BPK.
BPK mengklaim memeriksa hulu sampai hilir. Mulai dari anggaran rapat koordinasi UN, visitasi percetakan, sampai perbandingan anggaran UN 2011 dengan 2012 ketika pemusatan percetakan soal UN dimulai.
"Pasti nanti terungkap semua. Kami nanti saat menyampaikan hasil audit detail, akan kami bandingkan dengan proses-proses UN sebelumnya," paparnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca Selengkapnya
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnya
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.
Baca Selengkapnya
Ghufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca Selengkapnya
BKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.
Baca Selengkapnya
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Adapun penyampaian kelengkapan dokumen dan pengisian Daftar Riwayat Hidup dapat dilakukan pada tanggal 16 Desember 2023.
Baca Selengkapnya
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca Selengkapnya