Pajak diwacanakan masuk kurikulum SD sampai SMA

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan kajian untuk memasukkan pengetahuan tentang pajak ke dalam materi pelajaran kurikulum sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

"Kami masih tahap awal, baru draft konsep untuk menuju kurikulum itu sendiri," ujar Kepala Sub Direktorat Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2 dan Humas DJP Sanityas Jukti Prawatyani di Garut, Jawa Barat Jumat (1/3).

Menurut Sanityas, tujuan penyertaan pajak dalam kurikulum tak lepas dari fungsi strategis pajak sebagai salah satu penopang pembangunan negara. Sejauh ini, materi tambahan yang baru disertakan ke dalam kurikulum adalah antikorupsi dan pengetahuan pengurangan resiko bencana.

"Padahal pajak juga strategis dan dibutuhkan," kata dia.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, DJP menggandeng Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia untuk melakukan kajian. Kajian yang dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek yang dibutuhkan jika nantinya pajak disertakan ke dalam kurikulum.

Aspek-aspek itu antara lain bahan ajar, buku, pengajar dan lain-lain. "Setelah kajian rampung, kami akan melakukan tahapan selanjutnya. Salah satunya adalah pengklasifikasian jika nantinya pajak disertakan ke dalam kurikulum. Pembelajaran di tingkat SD, SMP dan SMA tentu memiliki perbedaan yang harus diklasifikasi," jelas dia.

Selama ini, upaya sosialisasi telah dilakukan oleh petugas pajak. Misalnya di tingkat kantor wilayah, dilakukan program tax to school. Akan tetapi, efektivitasnya dirasa rendah mengingat keberadaannya tidak terstruktur seperti kurikulum.

"Intinya, untuk menuju kurikulum sendiri masih panjang," katanya.