Paguyuban Peternak Tuntut Pemerintah Pangkas 10 Juta Bibit Ayam per Minggu
Merdeka.com - Paguyuban Peternak Rakyat Nasional menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Perdagangan RI. Lewat aksi tersebut mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, khususnya Kemendag.
Pantauan Merdeka.com, unjuk rasa berjalan tertib tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas di Jl. Ridwan Rais, lokasi Kemendag berada. Peserta unjuk rasa mengenakan baju putih dan ikat kepala warna merah.
Terdapat sejumlah poin tuntutan yang disampaikan oleh para peternak ayam. Di antaranya, meminta pemerintah menjaga stabilitas harga Ayam Hidup (Livebird) pada Harga Acuan Pemerintah (Permendag No. 96 Tahun 2018). Juga menuntut pengurangan DOC FS broiler 10 juta per minggu untuk mendukung stabilisasi harga Ayam Hidup.
Pengunjuk rasa juga menuntut stabilisasi harga DOC broiler dan pakan serta menuntut Harga Acuan HPP DOC dan Pakan. Mereka juga menuntut revisi UU No. 18 tahun 2009 agar ada keberpihakan kepada Peternak Mandiri/UMKM.
"Menuntut regulasi yang mengatur perlindungan, penataan dan pengaturan pasar sesuai perintah UU 18/2009. Menuntut ketersediaan jagung dengan harga terjangkau bagi peternak dan menguntungkan bagi petani," kata Koordinator Pengunjuk Rasa, Alvian Antonio, Rabu (27/11).
Tuntutan Lain
Selain menuntut revisi terhadap Permentan 32 dan terbitkan Perpres Perlindungan Peternak Mandiri/UMKM, peternak juga menuntut penerbitan Perpres untuk penataan iklim usaha perunggasan nasional yang berkeadilan dan melindungi Peternak Mandiri dan UMKM sesuai UU 2009 jo UU 41/2014 Pasal 33. Ketersediaan akses perbankan bagi Peternak Mandiri/UMKM pun menjadi poin tuntutan.
"Naikan harga ayam kampung dan Pejantan di atas HPP serta memproteksi usaha dari turut sertanya pelaku besar korporasi integrasi berbudidaya ayam kampung/unggas lokal. Usaha ayam kampung dan pejantan ranah usaha Peternak Mandiri/UMKM," imbuhnya.
Peternak juga mendorong pemerintah agar menjalankan amanat UU Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 10, dan menciptakan iklim usaha unggas lokal yang kondusif dari hulu hingga hilir serta segera menyusun dan merumuskan blue print unggas lokal.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaIni dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaAksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis tersebut.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaSejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.
Baca Selengkapnya