Ombudsman Minta Pemerintah Tertibkan Pengusaha Gula Rafinasi Nakal

Selasa, 29 Januari 2019 16:52 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Ombudsman Minta Pemerintah Tertibkan Pengusaha Gula Rafinasi Nakal Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih soal gula rafinasi. ©2017 Merdeka.com/anisyah

Merdeka.com - Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih, mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali industri gula rafinasi yang saat ini beroperasi. Hal ini bertujuan memperkuat pasokan gula dalam negeri.

"Saya pikir untuk gula memang harus dilakukan evaluasi terhadap industri ini. Kedua, harus segera memang pemerintah membuat rencana pembangunan industri gula yang berbasis kebun," kata dia, di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (29/1).

"Dan Industri gula rafinasi tadi kalau tidak bisa (membangun kebun) ya mungkin harus beristirahat," imbuhnya.

Menurut dia, saat ini banyak industri gula rafinasi tidak taat pada aturan yang mengharuskan setiap industri berusia 3 tahun harus memiliki kebun sendiri. "Industri gula rafinasi dalam 3 tahun, 2 tahun dia harus sudah punya kebun sendiri. Nyatanya sampai hari ini tumbuh hampir 11 industri gula rafinasi yang mengambil tempat di pelabuhan yang memang niatnya impor bukan bangun kebun," tuturnya.

Selain itu, kebijakan pemerintah pun harus berorientasi pada penguatan kelembagaan sosial ekonomi petani. "Produksi kita lemot karena kita tidak pernah peduli untuk membangun lembaga sosial ekonomi petani. Hampir semua kebijakan lebih senang untuk memasok, input, ketimbang memperkuat kelembagaan sosial ekonomi petani,"

Tanpa kelembagaan sosial ekonomi petani yang kuat akan banyak masalah yanh yang akan muncul, seperti rantai pasok tidak efisien, posisi tawar petani gula yang rendah serta tingginya harga gula. "Akan merambat ke dalam maladministrasi di dalam tata niaga komoditas kita termasuk di dalamnya tata niaga impor," tegas dia.

"Siapapun yang jadi presiden apabila dalam 100 hari kerja tidak memiliki suatu kerangka untuk kebijakan penguatan kerangka kelembagaan sosial ekonomi petani maka kita pastikan 5 tahun lagi kita akan mengalami hal yang sama."

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana turut mengomentari terkait tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap industri rafinasi yang tidak taat peraturan. "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam 3 tahun industri gula rafinasi wajib punya on farm," jelas dia.

"Dulu ada 5 atau 6 (industri gula rafinasi), tapi sekarang sudah 11, dan itu tidak pernah ditindak dan Undang-undang itu tidak pernah dilaksanakan pemerintah. Dan komisi VI Sejak 2016 sudah menyikapi bahwa UU itu eksis, tapi tidak dilaksanakan. Ini awal dari bencana industri gula konsumsi kita," tandasnya. [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini