Merdeka.com - Anggota Ombudsman Amad Alamsyah Saragih menilai manajemen logistik pangan di Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Hal ini yang menyebabkan terjadinya gejolak pangan, salah satunya masih tingginya harga pangan di Tanah Air.

Berdasarkan penelusuran Ombudsman, penggunaan alat timbang masih konvensional. Ini mengakibatkan operasi rendah dan terbuka terjadinya penyimpangan.

"Kalau kita lihat di Thailand itu alat timbang sudah alat elektronik semua. Kalau kita masuk semua tertimbang secara akurat, bisa dilihat di komputer," kata Amad dalam FGD Evaluasi Pelaksanaan Pangan di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9).

Dia menambahkan, pengerahan tenaga kontrak untuk pengawasan kualitas dengan upah di bawah UMR juga masih menjadi persoalan. Kemudian, laboratorium penguji kadar air juga masih kurang memadai dan sistem kerja manual membuka peluang untuk transaksi ilegal terjadi.

"Ini yang harus diperhatikan bagaimana agar semua sistem menjadi lebih modern," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan modernisasi alat produksi pangan sudah dijalankan meski belum mencapai jumlah yang ditargetkan. Sebab, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkan dukungan infrastruktur.

"Infrastruktur ini yang kita coba perbaiki, sehingga mengarah ke tempat lebih baik," jelas Djarot.

Menurutnya, ada beberapa kendala yang memengaruhi modernisasi alat produksi. Pertama, masih ada perbedaan persepsi, misalnya apakah Bulog terjun langsung ke sana, atau diserahkan ke ekonomi pedesaan.

"Kedua, kendala keuangan. Keuangan tentu ada berbagai skala prioritas. Lalu kendala aturan, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Termasuk modernisasi sistem gudang. Karena jangan sampai keliru agar tak banyak keluar biaya yang tak sesuai," pungkasnya.