OJK Terbitkan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk LKM

Rabu, 31 Maret 2021 20:35 Reporter : Idris Rusadi Putra
OJK Terbitkan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk LKM OJK. ©2013 Merdeka.com/Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pedoman penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pedoman ini diberikan dalam bentuk Surat Edaran (SE) OJK Nomor 11/SEOJK.05/2021.

Dalam aturan tersebut, LKM dinilai memiliki risiko untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. LKM dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana asal pencucian uang, atau dapat pula digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan terorisme.

"Misalnya untuk pelaku Pencucian Uang yang menyimpan harta hasil kejahatannya di LKM, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku Pendanaan Terorisme, harta kekayaan yang didapatkan dari pinjaman LKM dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme," tulis SE OJK Nomor 11/SEOJK.05/2021, dikutip Rabu (31/3).

Dalam poin II ayat 1 disebutkan, APU dan PPT merupakan program yang harus diterapkan LKM dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah. Program tersebut sebagai upaya untuk melindungi LKM agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based approach) mendukung LKM dalam menerapkan tindakan pencegahan dan mitigasi risiko yang sepadan dengan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang teridentifikasi.

LKM selanjutnya dapat mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan profil risiko yang dihadapi LKM, mengelola pengendalian intern, struktur internal, dan implementasi kebijakan dan prosedur untuk mencegah serta mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (riskbased approach), LKM harus merujuk dan mempertimbangkan risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana dimaksud dalam National Risk Assessment (NRA) dan Sectoral Risk Assessment (SRA).

"Adapun risiko yang tercantum dalam NRA dan SRA tersebut dapat berkembang dan mengalami perubahan, karena itu penerapan program APU dan PPT yang dimiliki LKM harus responsif terhadap perubahan risiko tersebut," imbuh OJK.

Baca Selanjutnya: Risiko Pencucian Uang...

Halaman

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. OJK
  3. Pencucian Uang
  4. Terorisme
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini