Merdeka.com - Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Janner Pasaribu menyatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas dua transaksi saham yang diduga melanggar Undang-Undang (UU) Pasar Modal. Kedua transaksi saham tersebut diduga merupakan perdagangan semu yang bertujuan mempengaruhi pergerakan saham demi keuntungan pelaku.

Dia menyebut saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap dua transaksi saham yang diduga merupakan perdagangan semu. Sebagai lembaga otoritas keuangan, pihaknya mengaku langkah ini sejalan dengan fungsi dan tugas OJK dalam mengawasi industri jasa keuangan tanpa terkecuali.

"Saat ini sedang berjalan dan masih ada dua penyelidikan transaksi dua saham dengan inisial MK dan lupa satu lagi, itu sedang disidik," kata Janner di Bandung, Jumat (3/5).

Janner mengatakan, tim penyidik OJK sebelumnya juga telah menyelesaikan penyelidikan terhadap dua transaksi semu atas saham PT Sekawan Inti Pratama Tbk (SIAP) dan PT Sidomulya Selaras Tbk (SDMU).

"Untuk kasus transaksi SIAP dan SDMU sudah P21, tapi belum di berkas. Dugaan sementara keduanya terkait dengan perdagangan semu," imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam UU Pasar Modal pasal 91 disebutkan setiap pihak dilarang melakukan tindakan langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek.

Selanjutnya, dalam pasal 104 disebutkan setiap pihak melanggar pasal 91 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 15 miliar.

Adapun selama Januari sampai November 2017, OJK telah menerbitkan 13 surat perintah penyidikan (sprindik) yang terdiri atas 11 perkara perbankan, satu perkara pasar modal dan satu perkara industri keuangan nonbank (IKNB). Dari perkara yang sudah dilakukan penyidikan, terdapat lima perkara yang telah diserahkan kepada jaksa peneliti dan sudah dinyatakan lengkap (P-21) sebanyak empat berkas perkara perbankan.

Selanjutnya dari empat perkara perbankan yang telah P-21 tersebut, dua perkara telah mendapatkan putusan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan putusan pengadilan.