Menteri Yuddy bangga pecat dua juta aparatur negara
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengklaim telah memberhentikan sekitar 2 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam dua tahun terakhir. Ini dinilainya sebagai prestasi.
"Kalau dulu kan ragu-ragu memberhentikan. Kalau sekarang tidak masuk 30 hari kerja sanksi pertama, lebih 35 hari kerja sanksi kedua bisa diturunkan pangkatnya. Lebih dari 45 hari bisa diberhentikan baik dengan hormat, baik tidak hormat," kata Yuddy di Kantornya, Jakarta, Rabu (8/6).
Menurut Yuddy, sistem penilaian kinerja PNS yang bersifat struktural seperti berlaku saat ini mengandung kelemahan. Di mana, sistem tersebut membuka peluang terjadinya kolusi antara atasan dan bawahan.
"Fakta di lapangan, dalam dua tahun lebih 100 kabupaten dan kota banyak menemukan jam kerja orang nggak lengkap, jumlah tertentu di satuan kerja nggak lengkap," tuturnya.
Untuk menutup kelemahan itu, Yuddy meminta partisipasi masyarakat. Kementerian PAN-RB telah menyediakan saluran untuk menerima pengaduan masyarakat.
Yuddi menargetkan bisa memangkas satu juta aparatur negara pada 2019.
"Sasarannya aparatur sipil negara yang tidak kompetitif dan kompeten. Kami sedang menyiapkan satu standar penilai kinerja yang akan disampaikan di pusat dan daerah."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati mengambil contoh kasus pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Boyolali.
Baca SelengkapnyaTambahan ini bahkan mencapai 7,2 juta dan akan digelontorkan bersamaan dengan benih gratis sebanyak 2 juta hektare.
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKendaraan pribadi cukup banyak memakan biaya baik sebelum maupun saat melakukan perjalanan mudik Lebaran.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan bilang pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 6 persen dari jumlah pelayanan penumpang di tahun 2023.
Baca SelengkapnyaArief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya