Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Yuddy bangga pecat dua juta aparatur negara

Menteri Yuddy bangga pecat dua juta aparatur negara MenPAN Yuddy Chrisnandi. ©2016 Humas Menpan

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengklaim telah memberhentikan sekitar 2 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam dua tahun terakhir. Ini dinilainya sebagai prestasi.

"Kalau dulu kan ragu-ragu memberhentikan. Kalau sekarang tidak masuk 30 hari kerja sanksi pertama, lebih 35 hari kerja sanksi kedua bisa diturunkan pangkatnya. Lebih dari 45 hari bisa diberhentikan baik dengan hormat, baik tidak hormat," kata Yuddy di Kantornya, Jakarta, Rabu (8/6).

Menurut Yuddy, sistem penilaian kinerja PNS yang bersifat struktural seperti berlaku saat ini mengandung kelemahan. Di mana, sistem tersebut membuka peluang terjadinya kolusi antara atasan dan bawahan.

"Fakta di lapangan, dalam dua tahun lebih 100 kabupaten dan kota banyak menemukan jam kerja orang nggak lengkap, jumlah tertentu di satuan kerja nggak lengkap," tuturnya.

Untuk menutup kelemahan itu, Yuddy meminta partisipasi masyarakat. Kementerian PAN-RB telah menyediakan saluran untuk menerima pengaduan masyarakat.

Yuddi menargetkan bisa memangkas satu juta aparatur negara pada 2019.

"Sasarannya aparatur sipil negara yang tidak kompetitif dan kompeten. Kami sedang menyiapkan satu standar penilai kinerja yang akan disampaikan di pusat dan daerah."

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Megawati: Pemimpin Harusnya Mengayomi Rakyat, Bukan Menurunkan Aparat Diam-Diam
Megawati: Pemimpin Harusnya Mengayomi Rakyat, Bukan Menurunkan Aparat Diam-Diam

Megawati mengambil contoh kasus pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Boyolali.

Baca Selengkapnya
Mentan Pastikan Tambah Pupuk Subsidi Untuk Jagung dan Padi
Mentan Pastikan Tambah Pupuk Subsidi Untuk Jagung dan Padi

Tambahan ini bahkan mencapai 7,2 juta dan akan digelontorkan bersamaan dengan benih gratis sebanyak 2 juta hektare.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Jangan Sampai Salah Hitung, Ini Biaya Perlu Diperhitungkan saat Mudik dengan Kendaraan Pribadi
Jangan Sampai Salah Hitung, Ini Biaya Perlu Diperhitungkan saat Mudik dengan Kendaraan Pribadi

Kendaraan pribadi cukup banyak memakan biaya baik sebelum maupun saat melakukan perjalanan mudik Lebaran.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Ungkap Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun
Jusuf Kalla Ungkap Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun

Anies Baswedan bilang pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.

Baca Selengkapnya
1 Juta Lebih Penumpang Dilayani saat Mudik Lebaran di Bandara I Gusti Ngurah Rai
1 Juta Lebih Penumpang Dilayani saat Mudik Lebaran di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 6 persen dari jumlah pelayanan penumpang di tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak

Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya