Menteri Susi minta Jepang turunkan bea masuk produk perikanan RI
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta pemerintah Jepang untuk menurunkan atau bahkan membebaskan tarif bea masuk produk perikanan Indonesia yang diekspor ke negara matahari terbit tersebut. Sebab, selama ini Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk rata-rata 7 persen.
"Tolong Jepang mempertimbangkan agar Indonesia juga dibebaskan tarif bea masuk. Selama ini kami masih dikenakan tarif bea masuk tujuh persen," kata Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (1/6).
Menurutnya, tingginya tarif bea masuk tersebut mengakibatkan harga produk perikanan Indonesia sulit bersaing dengan produk Thailand dan Vietnam. Mengingat, Jepang memberikan fasilitas tarif bea masuk pada produk perikanan kedua negara tersebut.
Susi menilai, Indonesia juga pantas mendapatkan pembebasan tarif bea masuk ini mengingat Indonesia jauh lebih gencar dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dibandingkan dua negara tersebut.
Dia juga berpendapat, jika Indonesia dibebaskan tarif bea masuk, maka manfaat bukan hanya dapat dinikmati pengusaha perikanan Indonesia, tetapi juga pengusaha Jepang yang berinvestasi pada industri pengolahan hasil laut.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Jepang (Minister Foreign Affairs Japan) Taro Kono mengatakan, pihaknya tengah melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan perdagangan Jepang dan Indonesia. "Saya juga akan panggil Menteri Pertanian (Jepang) untuk menanyakan hal ini," katanya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca Selengkapnya