Menteri Sri Mulyani Siap Cari Utang Berbunga Rendah Jika Defisit 5 Persen Disetujui

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku tengah membuat skenario pembiayaan baru jika sewaktu-waktu defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 melebar di atas 3 persen. Seluruh instrumen pembiayaan baik konvensional dan non konvensional pun tengah disiapkan pihaknya.

"Nah dari sisi pembiayaan, kita gunakan seluruh sumber pembiayaan konvensional maupun kemungkinan terjadinya sumber non konvensional yang butuh landasan hukum baru. Termasuk dalam kajian kita," kata Menteri Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (24/3).

Menteri Sri Mulyani menambahkan jika terjadi pelebaran defisit maka pemerintah dan Bank Indonesia akan membuka seluruh sektor pembiayaan. Dari sisi multilateral, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) maupun IMF, untuk memberikan kemampuan dukungannya terhadap Indonesia.

Pemerintah juga meminta masukan keduanya untuk melihat mana pembiayaan terbaik agar Indonesia bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga dan risiko kecil. "Bilateral juga ditingkatkan, baik dari negara yang selama ini mendukung maupun kita melihat negara lain gimana atasi financing deficit yang besar," jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga akan mencari pembiayaan melalui lelang reguler ataupun privat dan sumber lain. Bank Indonesia pun dimungkinkan melakukan pembiayaan SBN di bawah 12 bulan.

"Itu opsi semua kita buka supaya pemerintah punya pilihan apabila defisit meningkat, maka kita memiliki sumber pembiayaan yang aman," kata dia.

Terbitkan Perpu Pelebaran Defisit 5 Persen, Presiden Jokowi Tunggu Restu DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi pelebaran defisit ke 5 persen imbas adanya virus corona. Presiden menekankan, sebelum pemerintah mengeluarkan perpu, dia ingin kepastian dukungan dari anggota parlemen.

"Intinya kita ingin ada relaksasi dari APBN dan saat kita mengeluarkan Perpu artinya dukungan politik sudah kita bicarakan sebelumnya," ujarnya.