Menteri Sri Mulyani Sebut Pemda Berperan Vital pada Kemajuan Pendidikan

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa sejak reformasi proses pendidikan bukan lagi menjadi urusan pemerintah pusat semata. Tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah yang jauh lebih dekat dengan penerima manfaat, yakni masyarakat.

"Kalau dulu pendidikan terpusat. Anggaran pendidikan dan semua manajemen sekolah sampai pada SD, dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar dia, di Kompleks Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11).

"Sesudah reformasi, dilakukan desentralisasi dan otonomi daerah, karena semua pelayanan kepada masyarakat seharusnya diberikan pada yang paling dekat dengan masyarakat," sambungnya.

Tujuan utama dari desentralisasi pendidikan yakni agar aspirasi atas kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan lebih cepat diserap dan diatasi. "Ide tentang desentralisasi memang tujuannya kalau ada hadirnya negara, peran negara, dia menjadi lebih responsif, karena tanggung jawabnya menjadi lebih dekat," ungkapnya.

Sebagai contoh, dia mengatakan, Rp 200 triliun dari total anggaran pendidikan yang sebesar Rp 507 triliun disalurkan oleh pemerintah pusat ke daerah untuk dikelola. "Rp 507 triliun anggaran pendidikan kita Rp 200 triliun untuk gaji guru itu disalurkan lewat daerah, langsung ditransfer, DAU, dalam bentuk gaji guru, tunjangan profesi guru, dan sertifikasi guru," ungkapnya.

Dengan demikian, jika ada kebutuhan dan aspirasi yang mau disampaikan, masyarakat bisa menyampaikan kepada pemerintah daerah sehingga dapat ditangani.

"Jadi kalau kita kesel hari ini di sekolah ada air macet, kan tidak perlu demo di tempatnya Pak Jokowi. Gitu kan. Dia harusnya ke sekolahnya dan kepala sekolahnya diurus oleh pemerintah daerah yang paling dekat," tegas dia.

Meskipun demikian, dia mengakui bahwa pelayanan masing-masing daerah memang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kondisi pelayanan di sektor pendidikan beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain.

"Namun kita semua bisa bayangkan 540 kabupaten/kota, 34 Provinsi dengan masing-masing kepala daerah yang kapasitas dan passionnya atau idenya berbeda-beda menyebabkan segitu banyaknya diversity dari kualitas, perhatian, dan berbagai macam," tandas Menteri Sri Mulyani.

Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Putus Sekolah karena Biaya Pendidikan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengawal penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga bisa tepat sasaran. Jokowi tak ingin ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena tersangkut biaya pendidikan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas program pendidikan dan beasiswa di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/11).

"Saya minta implementasi penyaluran KIP, KIP kuliah, dan beasiswa agar dikawal dengan baik sehingga tepat sasaran. Jangan sampai ada yang tidak sekolah gara-gara biaya pendidikan," kata Jokowi.

Jokowi juga menekankan soal program pembenahan sistem pendidikan yang mampu merespons perubahan dunia dengan cepat dan fleksibel.

Jokowi Minta Menteri Lakukan Terobosan Untuk Pendidikan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta menteri terkait melakukan terobosan dengan memanfaatkan infrastruktur untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan.

"Sehingga perwujudan pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau geografis Indonesia yang luas bisa dilakukan, karena mencakup 17.000 pulau dan 300 ribu sekolah yang ada," jelasnya.

Menurut dia, sarana dan prasarana pendidikan yang rusak atau ambruk harus diprioritaskan untuk dibenahi. Jokowi ingin ada skema antara pemerintah daerah dan pusat untuk agar proses rehabilitasi cepat terselesaikan.

"Walau ini ranah kewenangan daerah, dan mestinya harus menjadi fokus pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam lakukan percepatan rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, sedang, atau ringan," tutup Jokowi.