Menteri Sri Mulyani Sebut Anggaran Kredit Murah Rp1,5 Triliun Sudah Cair

Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal penyaluran dana Rp1,5 triliun kredit murah yang belum dibayarkan sama sekali. Adapun janji Rp1,5 triliun tersebut merupakan inisiasi langsung Menteri Sri Mulyani untuk membangkitkan sektor ekonomi super kecil atau ultra mikro.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sri Mulyani bercerita, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan beberapa institusi yang dapat membimbing dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang merupakan peminjam berstatus ultra mikro. Dalam hal ini, ada 5 koperasi di bawah PBNU yang sudah menerima Rp211 miliar, salah satunya Koperasi Sibogiri.

PBNU kemudian meminta supaya tidak hanya Koperasi Sidogiri yang tergolong matang saja yang mendapat dukungan pendanaan. Sehingga Kementerian Keuangan pada saat itu diminta untuk bisa memberikan langsung kepada masyarakat melalui pondok pesantren.

"Nah karena pondok pesantren bukan unit kegiatan ekonomi, waktu itu kita menyalurkan kepada beberapa langsung individual, ternyata tidak bisa langsung pick up," jelas Menteri Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/12).

Dia menambahkan dana Rp1,5 triliun itu dialokasikan dalam UU APBN 2017 dalam rangka mendukung penguatan pengusaha-pengusaha di level ultra mikro di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak memiliki akses kepada pembiayaan.

"Oleh DPR disetujui Rp1,5 triliun, terutama yang di level grass root ini tentu adalah yang ada di dalam afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan. Karena NU adalah salah satu ormas yang besar memang memiliki banyak unit usaha yang kebutuhan kreditnya ada di level Rp5-10 juta per pengusaha," tuturnya.

Penyaluran anggaran Rp1,5 triliun itu adalah dengan memberikan kredit ultra mikro tersebut melalui beberapa lembaga. "Karena tidak mungkin Kementerian Keuangan dengan dana yang dikelola oleh pusat investasi pemerintah memberikan langsung kepada masyarakat individual," sambung Menteri Sri Mulyani.

Perlu Pendampingan Kepada Pengusaha Ultra Mikro

Oleh karenanya, Menteri Sri Mulyani beranggapan perlu sekali dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha di level ultra mikro. "Jadi kita akan mengevaluasi terus. Saya juga mendengar bahwa dari PBNU meminta supaya desainnya diubah. Kita akan coba accomodate, tapi tetap ada rambu-rambu tata kelola," ujar dia.

Dia pun menyatakan akan terus menjaga komunikasi dengan pihak PBNU agar bisa sama-sama bergerak meningkatkan ekonomi kerakyatan di tengah masyarakat. "Kami sih tidak apa-apa, nanti kita akan bicara dengan teman-teman NU. Kami akan tetap terus mendukung untuk peningkatan ekonomi rakyat kita," tukas Sri Mulyani.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com