Menteri Saleh nilai pajak hasil tembakau bebani industri rokok kecil

Merdeka.com - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan pelaku industri rokok keberatan terkait peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau dari 8,4 persen menjadi sebesar 8,7 persen. Untuk itu, dia mengaku telah berkirim surat pada Kementerian Keuangan.

"Intinya mereka keberatan setelah target cukai itu terlalu tinggi, tentu PPN ini akan menyulitkan industri rokok, terutama yang kecil," kata Saleh di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (29/9).

Pajak hasil tembakau sebesar itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.174/PMK.03/2015 terbit 21 September 2015. Dan, bakal berlaku 1 Januari 2016.

Adapun produk hasil tembakau terkena PPN meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Di sisi lain, Kemenkeu mengusulkan penerimaan cukai hasil tembakau naik 23 persen menjadi Rp 148,85 triliun dalam Rancangan APBN 2016. Itu setara 95,72 persen dari perkiraan total target penerimaan cukai tahun depan senilai Rp 155,5 triliun.

Menurut Saleh, penaikan target cukai sebesar itu memberatkan industri rokok. Idealnya, penaikan cukup cukup sebesar 10-12 persen.

"Ini akan berdampak mereka akan kesulitan dan pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini, seperti produktivitasnya menurun lalu lama-lama menjadi pemutusan hubungan kerja."