Menteri Halim Nilai Dampak Corona Lebih Dahsyat dari Krisis Moneter 1998

Merdeka.com - Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menilai dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 lebih parah ketimbang krisis 1998. Sebab, jika di 1998, hanya berdampak pada ekonomi masyarakat. Saat ini, selain ekonomi, masalah sosial dan kesehatan juga ikut terimbas.

"Pandemi Covid-19 dampaknya masif dan sistemitasi kalau dulu kita ngomong 98, resesi 98 dampak cuma ekonomi. Kalau ini masalah sosial, mudik jadi terhambat, pekerja seni tak bisa mengekspresikan karya, terlepas dari masalah kesehatannya," kata pria karib disapa Gus Halim ini dalam sesi Sharing Session bersama Liputan6.com yang disiarkan langsung dikanal Vidio, Sabtu (18/4).

Dia mencontohkan imbas dari sekolah tutup tidak hanya pelajar yang tidak dapat pendidikan seperti biasanya, namun juga pedagang kecil yang biasa berjualan di sekitarnya. Belum lagi soal warung makan di tempat keramaian yang tutup karena tidak ada lagi keramaian di sekitar tempat mereka berjualan.

"Mereka sudah auto lock down kalau bahasa saya, ya karena tidak ada yang beli lagi ya tutup, sepi situasi seperti ini," jelas dia.

3 Fokus Penyaluran Dana Desa Selama Corona

Oleh karenanya, Gus Halim mengungkapkan dana desa yang biasa digunakan untuk pembangunan desa, selama masa pandemi Covid-19 ini mendapat alih fungsi menjadi tiga pembagian. Dia merinci, pembagian pertama adalah untuk pengembangan persiapan sarana dan prasarana umum, seperti ruang isolasi, menyiapkan tempat cuci tangan dengan air mengalir.

"Tempat itu kan perlu dicat, seperti disiapkan warga desa itu dananya bisa ambil dari dana desa," terang dia.

Pemanfaatan kedua, yaitu padat karya. Masyarakat desa yang menganggur, kelompok miskin, dan marginal, bisa diberdayakan untuk melakukan pekerjaan di desa. Seperti pembagian masker, dengan pembuatan oleh mereka terlebih dahulu. Kemudian nanti mereka diberi upah dari ongkos kerja pembuatan masker tersebut.

Atau cara lain adalah persiapan tempat wisata yang menjadi potensi wisatawan. "Mereka bisa dikumpulkan, dipekerjakan, diupah harian, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," jelas Gus Halim.

Pembagian ketiga adalah Bantuan Langsung Tunai atau BLT menggunakan dana desa. Gus Halim mengamini bahwa ini adalah terobosan baru. Tujuannya adalah memberikan BLT senilai Rp 600 ribu kepada 12 juta keluarga miskin terdampak Covid-19.

"Dengan catatan, BLT Dana Desa ini diberikan kepada warga miskin di desa yang belum sama sekali mendapatkan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja. Bagi mereka yang sudah mendapat," Gus Halim menandasi.

Reporter: Ditto Radityo

Sumber: Liputan6