Menteri ESDM Bantah Kenaikan Harga Elpiji 3 Kg Dampak Penyaluran Subsidi Tertutup
Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bawha tidak ada kenaikan harga elpiji 3 Kilo gram (Kg) dengan diterapkannya penyaluran subsidi tertutup.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, belum ada pernyataan resmi mengenai kenaikan harga elpiji bersubsidi 3 Kg atas dampak penerapan penyaluran subsidi tepat sasaran. Dia pun menduga ada pihak yang berspekulasi mengenai hal tersebut.
"Sebetulnya tidak ada pernyataan resmi dari kementerian mengenai elpiji 3 Kg. Ini kita juga sempat terkejut kenapa ini bisa terekspos, apakah spekulasi," kata Arifin saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1).
Saat ini pihaknya masih melakukan kajian mengenai sistem penyaluran subsidi elpiji tertutup, supaya subsidi digunakan oleh pihak yang berhak mendapatkan.
"Ini akan melibatkan banyak pihak, stakeholder terkait, terutama mengenai pengabsahan data di lapangan," ujarnya.
Arifin melanjutkan, meski sudah ada mekanisme yang akan diterapkan, tetapi perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat. "Karena banyak masyarakat yang belum paham kalau seandainya diterapkan pola harga sama, diberikan bantuan langsung tunai melalui kartu, atau alternatif lainnya," tuturnya.
Dia mengungkapkan, untuk menerapkan penyaluran subsidi elpiji tertutup agar tepat sasaran, seharusnya melibatkan Pertamina sebagai operator yang ditugaskan menyalurkan elpiji bersubsidi.
"Kan seharusnya ada permintaan dari Pertamina yang mensupply elpiji. Karena elpiji disubsidi melalui Pertamina. Ini Pertamina belum ada," tandasnya.
Timbulkan Keresahan di Masyarakat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah menerapkan penyaluran subsidi elpiji 3 Kg secara tertutup. Sebab penyaluran subsidi tertutup membuat harga gas melon tersebut menjadi mahal dan memunculkan keresahan di masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu mengaku sepakat dengan penertiban penyaluran subsidi elpiji agar tepat sasaran digunakan oleh pihak yang berhak, namun pemerintah perlu berhati-hati dalam penerapannya.
"Untuk mengindahkan yang salah sasaran kita sepakat, ini harus hati-hati," kata Gus, dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, di Gedung DPR Jakarta, Senin (27/1).
Dia menjamin, subsidi elpiji 3 Kg tidak dicabut dengan diterapkannya penyaluran subsidi tepat sasaran atau langsung ke orang penerima yang layak. Besaran subsidi untuk elpiji juga telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Tolong agak lebih hati-hti, soal ini nggak ada yang dicabut. Kalau lebih tertib dengan alaterntif ya apakah tertutup subsidi langsung ke orangnya, kalau subsidi ada di APBN," tuturnya.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Nasdem Charles Meikyansyah mengungkapkan, rencana penerapan penyaluran subsidi tertutup telah membuat masyarakat resah, bahkan memicu penimbunan dan kenaikan harga elpiji 3 Kg.
"Beberapa masyarakat juga mulai ngepul membeli elpiji 3 Kg di luar kebutuhan mereka, di luar biasanya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaSelain pupuk pemerintah juga menyiapkan benih gratis bagi petani yang mau mempercepat tanam.
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca Selengkapnya