Menteri Erick Janji Tak Akan Ada Lagi BUMN Bisa Tipu-Tipu Laporan Keuangan
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, angkat suara mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laba semu dalam laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Ke depan, dia menegaskan, tidak akan ada lagi tipu menipu laporan keuangan BUMN.
"Deputi keuangan di BUMN sendiri ke depan akan kita push bahwa tidak ada lagi di BUMN-BUMN itu yang namanya laporan keuangan itu sulap-sulapan. Saya tidak mau misalnya revaluasi aset di BUMN langsung perusahaannya jadi untung," ujarnya di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (9/1).
Menteri Erick mengatakan, Kementerian BUMN akan melakukan pengawasan dengan ketat agar badan usaha tidak bebas melakukan manipulasi laporan keuangan. Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi investasi badan usaha agar tidak diinvestasikan terhadap investasi abal-abal.
"Padahal tidak ada cash nya. Lalu dia terbitkan utang baru, utangnya diinvestasikan ke proyek tidak feasible. Nah ini kan bahaya. Nah itu kenapa kita punya Deputi Keuangan yang akan menertibkan hal hal seperti ini, tipu menipu tidak ada lagi," jelasnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan kerjasama dengan BUMN. Sedangkan untuk audit KAP bermasalah, akan diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. "Ya itu akan kita lakukan seperti itu. Ya tentu kalau masalah audit nya itu kan bukan domain saya," paparnya.
Cari Solusi, DPR Siap Bentuk Pansus Kasus Jiwasraya
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini sudah ada lima fraksi yang secara informal menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.
"DPR baru masuk kembali setelah masa reses pada 13 Januari namun secara informal sudah ada lima fraksi yang setuju (pembentukan) Pansus Jiwasraya," kata Dasco di Kompleks Parlemen dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (9/1).
Dia menjelaskan, kelima fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, dan Fraksi Demokrat.
Menurut dia, untuk menyikapi usulan tersebut maka Pimpinan DPR akan melaksanakan Rapat Pimpinan lalu Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang akan mengakomodir usulan-usulan dari fraksi-fraksi sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR.
"Ini kan baru informal ya kalau soal Pansus, nanti kita akan bicara di Bamus," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick Thohir Minta Suntikan Dana Rp44 Triliun di 2025, Diberika kepada 16 Perusahaan BUMN
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Batal Laporkan Dana Pensiun BUMN ke Kejagung, Alasannya Mengejutkan
Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Resmi Bubarkan Tujuh Perusahaan BUMN, Ini Daftar Lengkapnya
Pembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Erick Thohir Resmi Bubarkan 7 Perusahaan BUMN, Begini Nasib Karyawannya
Pembubaran 7 perusahaan BUMN merupakan bagian dari program transformasi yang diusung sejak 2019 lalu.
Baca Selengkapnya26 UMKM Binaan BUMN Semen Pamer Produk di Perayaan Natal BUMN, Ini Daftarnya
Erick Thohir menyebut, pelaku UMKM di Indonesia sangat membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
Baca SelengkapnyaBenarkah Erick Thohir Perintahkan BUMN Borong Dolar AS? Begini Klarifikasi Stafsus BUMN
BUMN yang berorientasi pasar ekspor seperti Pertambangan MIND ID, perkebunan PTPN bisa memanfaatkan tren kenaikan harga ini.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap, Erick Thohir Bakal Pangkas Jumlah BUMN Jadi 30 Perusahaan
Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Pangkas 7 Perusahaan BUMN Karya Jadi 3 Saja, Begini Pembagian Tugasnya
Erick menyampaikan, penggabungan ketujuh perusahaan ini merupakan bentuk dari perbaikan tata kelola BUMN Karya.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Dinonaktifkan Sebagai Ketua Lakpesdam NU
Erick dinonaktifkan melalui surat bernomor 285.a/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.
Baca Selengkapnya