Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan divestasi saham yang dilakukan perusahaan tambang asing merupakan suatu kewajiban. Hal ini merujuk pada divestasi saham yang dilakukan PT Freeport Indonesia belum juga mendapatkan titik temu.

"Bukan option. Itu hukum. Jadi kalau orang Amerika bilang 'America First', masa kita enggak boleh bilang, 'Indonesia First'," ungkapnya di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (10/5).

Luhut menegaskan sebagai pemilik sumber daya alam, pemerintah sudah berkomitmen mengambil posisi sebagai yang memimpin dan membuat aturan. Menurutnya, bukan pemerintah yang harus mengikuti aturan Freeport, tetapi raksasa tambang AS itu yang harus patuh pada aturan Indonesia.

"Kita harus tetap unggul. Tidak boleh kita diatur lagi. Itu komitmen kita, tapi tentu kita ingin foreign direct investment itu datang ke Indonesia," katanya.

"Makanya kita bilang sama Freeport oke kalau kau mau datang, tapi harus urut aturan kita dong. Jangan aturanmu, karena 2021, sebenarnya kontak mereka expired," tambahnya.

Adapun perundingan dengan pihak Freeport terus dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Luhut mengaku sudah bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk mewajibkan Freeport lakukan divestasi saham.

"Saya kira perundingannya jalan. Kemarin Pak Jonan ( Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia) beri tahu, kita harus jelas, seperti saya sudah katakan berkali-kali, America first, boleh dong Indonesia first. Boleh kan?" tutupnya.