Menkeu syaratkan politikus pendaftar DK OJK bebas kepentingan partai
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), politisi tak dilarang ikut seleksi Dewan Komisioner OJK. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ikut seleksi tersebut Melchias Markus Mekeng dan Andreas Eddy Susetyo harus paham tidak bisa membawa kepentingan tertentu jika terpilih nanti.
"Mengenai posisi anggota DPR dari komisi XI, conflict of interest salah satu pertimbangan mengikuti proses (seleksi). Kan kriteria OJK regulator yang memahami conflict of interest atau tidak," kata Menteri Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (8/2).
Dia berharap para calon itu mempunyai integritas dan rekam jejak yang baik. Hingga nanti, dari 107 nama yang diseleksi, akan menjadi 21 nama untuk dipilih Presiden Joko Widodo. Selain itu, dia meminta para calon itu tak mengutamakan kepentingan partai politik.
"Korupsi dan kolusi adalah sesuatu yang betul-betul kita tekankan. Karena ini taruhannya seluruh industri keuangan yang reputasinya sangat ditentukan oleh Dewan Komisioner OJK itu sendiri," tukasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pantas mengatakan, kemungkinan partainya bakal mengumumkan nama bakal calon gubernur pada Mei 2024 mendatang
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, parpol masih melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaKetiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya